Kota Padang

Padang 5 Besar Nasional dalam Indeks Reformasi Birokrasi 2024

21
×

Padang 5 Besar Nasional dalam Indeks Reformasi Birokrasi 2024

Sebarkan artikel ini
Menteri PAN-RB, Rini Widyantini menyerahkan penghargaan Indek Reformasi Birokrasi kepada Wali Kota Padang Fadly Amran. Ist

PADANG – Pemerintah Kota Padang mencatatkan prestasi gemilang dalam evaluasi indeks Reformasi Birokrasi (RB) tahun 2024. Pemko Padang meraih nilai tertinggi di Sumatera dan menempati posisi lima besar secara nasional.

Penghargaan itu diserahkan langsung oleh Menteri PAN-RB, Rini Widyantini kepada Wali Kota Padang, Fadly Amran, pada acara Pengumuman Hasil Evaluasi Indeks RB Tahun 2024 di Kantor Kementerian PAN-RB, Jakarta, Rabu (30/4/2025).

“Alhamdulillah, Pemko Padang berhasil memperoleh nilai tertinggi di Sumatera dan masuk lima besar nasional,” ujar Fadly Amran setelah menerima penghargaan.

Fadly menambahkan, nilai indeks RB Pemko Padang pada tahun 2024 tercatat 85,92 atau A-, meningkat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

Baca Juga:  HKBN Kota Padang 2024, Jadikan Kesiapsiagaan Bencana Sebagai Budaya

“Pada 2021, indeks RB kami masih C. Pada 2022 dan 2023, nilai menjadi BB. Tahun ini, kami berhasil meraih nilai A-. Terima kasih kepada semua pihak, pimpinan OPD, ASN, dan Tim Adhoc atas kerjasamanya,” lanjutnya.

Fadly berharap capaian ini dapat berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Sementara itu, Menteri PAN-RB, Rini Widyantini mengapresiasi sejumlah daerah dan kementerian yang meraih penghargaan dalam reformasi birokrasi tahun 2024.

“Keberhasilan ini sejalan dengan perbaikan tata kelola pemerintahan yang berkelanjutan, yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi, peningkatan IPM, penanganan stunting, dan perbaikan indikator makro lainnya,” jelasnya.

Rini menambahkan, evaluasi RB bertujuan untuk menciptakan tata kelola pemerintahan digital yang efektif, responsif, dan kolaboratif.

Baca Juga:  Peringatan Hari Kesaktian Pancasila, Hendri Septa: Penghormatan pada Para Pejuang G 30 S PKI 

“Semoga tercipta budaya birokrasi BerAKHLAK dengan ASN yang profesional di seluruh pemerintah daerah, kementerian, dan lembaga di Indonesia,” tutup Rini. (Bdr)