PADANG – Wali Kota Padang Fadly Amran menghadiri Rapat Koordinasi Penguatan Pelayanan Pertanahan bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nusron Wahid di Auditorium Gubernur Sumatera Barat, Senin (28/4/2025).
Rapat diikuti Anggota DPR RI Andre Rosiade, Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Provinsi Sumatera Barat Arry Yuswandi, Kepala BPN Wilayah Sumatera Barat Teddi Guspriadi, bupati dan wali kota se-Sumatera Barat, kepala BPN kabupaten/kota, serta unsur terkait.
Nusron Wahid menyampaikan Rapat Koordinasi bertujuan memperkuat sinergi antara Kementerian ATR/BPN dengan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota se-Sumatera Barat.
“Kami membahas sertifikasi tanah, penyelesaian sengketa pertanahan, reforma agraria, tumpang tindih lahan, hingga penindakan perusahaan HGU yang abai terhadap kewajiban plasma,” ujar Nusron Wahid.
Ia menambahkan, percepatan penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), pengusulan Lahan Pangan Pertanian Berkelanjutan (LP2B), serta sertifikasi tanah wakaf juga menjadi fokus pembahasan.
“Kami ingin percepatan ini segera tercapai demi mendukung pembangunan daerah,” ucap Nusron Wahid.
Pada kesempatan tersebut, Fadly Amran menyampaikan aspirasi masyarakat Kecamatan Koto Tangah terkait percepatan redistribusi Tanah Hak Guna Usaha (HGU) Nomor 1/Koto Tangah.
“Masyarakat telah menyiapkan inventarisasi Data Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan, dan Pemanfaatan Tanah (DIP4T) dan berharap proses redistribusi segera berlanjut,” kata Fadly Amran.
Fadly Amran mengungkapkan kekhawatiran masyarakat terhadap rencana refocusing anggaran yang dikhawatirkan menghambat proses redistribusi.
“Kami berharap kepada Pak Menteri agar tahun ini redistribusi tersebut dapat terealisasi,” ungkap Fadly Amran.
Rakor ini diharapkan mempercepat program pertanahan dan memberikan kepastian hukum serta keadilan kepada masyarakat Sumatera Barat. (Bdr)
