PADANG- Partisipasi pemilih pada Pilkada Kota Padang 2024 mengalami penurunan yang signifikan. Salah satu penyebab utama rendahnya angka partisipasi adalah kejenuhan pemilih, terutama bagi mereka yang sudah tujuh kali mengikuti pemilihan dalam setahun.
Fenomena ini mengindikasikan adanya masalah baik secara teknis maupun non-teknis yang menghambat warga untuk berpartisipasi aktif dalam proses demokrasi.
Diketahui masyarakat sudah memberikan hak suaranya dalam 7 kali pemilihan pada 2024. Terdiri dari memilih, Presiden Wakil Presiden, DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota. Kemudian Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur dilanjutkan dengan Pilkada Bupati/Walikota.
Hadir pada kesempatan itu, Direktur Democracy and Electoral Empowerment Partnership (DEEP) Indonesia, Neni Nur Hayati. Dia mengungkapkan kejenuhan pemilih menjadi salah satu faktor yang paling dominan.
Hal itu disampaikannya pada rapat koodinasi bersama stakeholder tentang evaluasi pengawasan tahapan pemilihan walikota dan wakil walikota Padang tahun 2024 di Rocky Hotel, Padang Selasa (24/12/2024).
“Pemilih merasa lelah dan tidak tertarik lagi karena sudah terlalu sering mengikuti pemilihan dalam waktu singkat, sehingga mereka kehilangan semangat untuk datang ke TPS. Tujuh kali dalam setahun adalah pemilihan yang paling sering,” ujarnya.
Selain faktor kejenuhan, Neni juga menyoroti masalah teknis yang turut berperan. Salah satunya adalah ketidakpastian dalam pelaksanaan pemilu yang terkesan sering berubah, seperti jadwal pemilihan yang sering kali terlambat atau tidak sesuai dengan rencana awal.
“Kondisi ini menciptakan kebingungan di kalangan pemilih, terutama mereka yang sudah lelah mengikuti proses pemilu yang berulang-ulang,” jelas Neni.
Di sisi lain, Neni juga mencatat bahwa faktor non-teknis seperti kurangnya sosialisasi yang efektif, apatisme politik, serta kurangnya kepercayaan terhadap sistem pemilu turut berkontribusi pada rendahnya partisipasi.
“Banyak pemilih merasa suara mereka tidak berpengaruh terhadap hasil, yang membuat mereka enggan untuk menggunakan hak pilihnya,” tambahnya.
Untuk mengatasi masalah ini, Neni mengusulkan agar sosialisasi yang lebih intens dilakukan, serta perlunya reformasi dalam mekanisme pemilu yang dapat meningkatkan kepercayaan pemilih. Harus ada perubahan dalam sistem pemilihan, bagaimana partai politik lebih aktif untuk melakukan sosialisasi, mendorong paritisipannya datang ke TPS.
“Upaya untuk membuat pemilu lebih sederhana dan lebih transparan harus terus didorong agar pemilih merasa lebih dihargai dan percaya bahwa suara mereka benar-benar berarti,” ungkap Neni yang juga Wakil Sekretaris Lembaga Hikmah Kebijakan Publik (LHKP) Muhammadiyah ini .(Bdr)
Comment