PADANG – Melalui program perhutanan sosial, pada tahun 2024 ini Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) berhasil menggerakkan ekonomi masyarakat di nagari atau desa sekitar kawasan hutan dengan memanfaatkan potensi dan hasil hutan.
Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sumbar Yozarwardi mengatakan, dalam upaya mewujudkan visi Gubernur dan Wakil Gubernur (Wagub) Sumbar “Mewujudkan Masyarakat Sumbar Madani Unggul dan Berkelanjutan,” Dinas Kehutanan Provinsi Sumbar melaksanakan misi ketiga, yakni meningkatkan nilai tambah dan produktivitas produk kehutanan.
Tujuannya, menurut Yozarwardi, meningkatkan pendapatan petani hutan. Ukuran pendapatan petani hutan ini adalah pendapatannya harus meningkat dari tahun ke tahun, dengan pendapatan naik 5 persen per tahun.
“Mulai tahun 2020 dengan menggunakan data statistik pendapatan petani, dari BPS angkanya Rp2,5 juta. Tantangannya melalui program perhutanan sosial dan kelompok tani hutan bisa mendorong usaha akses legal kepada rakyat di kawasan hutan dan mendorong usaha berbasis kehutanan,” ungkap Yozarwardi saat kegiatan Refleksi Akhir Tahun 2024 di Aula Dinas Kehutanan Sumbar, Selasa, (24/12).
Kebijakan melaksanakan program perhutanan sosial dan kelompok petani hutan yang diambil Gubernur Sumbar yang dilaksanakan Dinas Kehutanan Sumbar selama ini, menurut Yozarwardi membuahkan hasil.
Diungkapkannya, pada 2021 terjadi peningkatan pendapatan petani hutan sebesar Rp1,7 juta. tahun 2022 naik menjadi Rp1,9 juta, tahun 2023 naik lagi menjadi Rp 2,3 juta. Sekarang tahun 2024 bahkan menyentuh Rp2,7 juta.
“Artinya, dengan sungguh-sungguh memberikan pelayanan kepada masyarakat di kawasan sekitar hutan, mereka mau bekerja sama menjaga hutan dan memanfaatkan hutan secara legal dan resmi. Mereka ingin sejahtera dan tidak ingin merusak hutan lagi. Selain pendapatan petani hutan meningkat, kerusakan hutan berkurang,” ungkap Yozarwardi.
Yozarwardi berharap, tahun 2025 ini dengan upaya kerja keras Dinas Kehutanan Provinsi Sumbar dan kolaborasi dengan berbagi pihak baik itu akademisi, swasta dan NGO, media, UPT dan kementerian lembaga, pendapatan petani hutan bisa sama atau melampuai UMR Sumbar yakni mencapai Rp2,9 juta.
Pelaksana Harian (Plh) Kepala Dinas Kehutanan Sumbar, Bambang Suyono mengungkapkan, dari 2,2 juta hektar luas hutan di Sumbar, pengelolaan yang menjadi kewenangan Pemprov Sumbar seluas 1,5 juta hektar.
Sementara, dari 1.159 jumlah nagari atau desa di Sumbar, sebanyak 950 nagari atau desa (81, 97 persen) berada di sekitar kawasan hutan. Artinya, secara tidak langsung nagari atau desa tersebut berhubungan dengan kawasan hutan.
Berdasarkan Undang-Undang (UU) Cipta Kerja, pemanfaatan kawasan hutan ada dua. Yakni, Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) dan program perhutanan sosial. Khusus program perhutanan sosial, di Sumbar perkembangannya setiap tahun mengalami peningkatan.
“Melalui program perhutanan sosial memberikan peluang masyarakat mengelola kawasan hutan sesuai ketentuan berlaku,” ungkap Bambang.
Bambang mengungkapkan, peningkatan pendapatan petani hutan melalui program perhutanan sosial pada tahun 2024 meningkat menjadi Rp2.724.379 dibandingkan tahun 2023 sebesar Rp2.319.511.
Luas kawasan hutan yang dikelola kelompok masyarakat, dari target 2024 seluas 35 ribu hektar, realisasinya mencapai 38.678 hektar. Bambang juga menambahkan, jumlah unit usaha berbasis kehutanan, dari target sebanyak 20 unit terealisasi 36 unit. Sementara indeks tutupan hutan, dengan target 60.12 berhasil terealisasi 63.61.
Bambang juga mengungkapkan, realisasi program unggulan (Progul) Dinas Kehutanan Sumbar berupa penyaluran bantuan benih bibit bermutu pada sektor pertanian. Pada tahun 2024 ini dari targetnya 1.000.000 batang, sudah terealisasi 1.331.448 batang. Sementara Arboretum sudah terealisasi sebanyak dua unit.
Terkait luas agroforestry, pada tahun 2024 ini dari target 500 hektar sudah terealisasi 525 hektar. Jumlah komoditi unggulan yang dikembangkan, pada tahun ini dari target 10 komoditi unggulan yang dikembangkan terelisasi sebanyak 13 komoditi. Jenis komoditi tersebut, yakni, pinang, jengkol, kayu manis, alpukat, kayu putih, gaharu, meranti, rotan/manau, pala, manggis, kemiri, kopi dan durian.
Bambang juga menyebutkan, patroli pengamanan hutan yang dilakukan selama tahun 2024, dari target 100 kali, sudah terealisasi 146 kali. Sedangkan, jumlah patroli pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang dilakukan tahun ini, dari target 100 kali sudah terealasasi 159 kali.
“Khusus jumlah alat produktif yang disediakan, dari target 20 unit terealisasi sebanyak 58 unit. Jumlah sarana da prasarana ekowisata yang disediakan dari target 20 unit terealisasi 81 unit. Begitu juga stup lebah madu yang disediakan dari target 3.000 stup terealisasi 3.134 stup,” tambahnya.
Realisasi lainnya, untuk peningkatan mutu dan nilai tambah produksi kehutanan, berupa sarana prasarana ekowisata, kopi dan madu, pada tahun 2024, dari target 20 persen terealisasi 30 persen.
Sementara, jumlah entrepreneur baru yang tercipta melalui program dan kegiatan berbasis kehutanan dari target 500 orang terealisasi 510 orang. “Pada tahun 2024 ini luas kawasan hutan yang dikelola kelompok masyarakat, dari target 30 ribu hektar sudah terealisasi 38.678 hektar,” ungkapnya.
Sementara, Perwakilan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah dan Aset Provinsi Sumbar, Etris menyebutkan, saat ini pendapatan asli daerah (PAD) Sumbar baru mencapai 85 persen. Dengan capaian ini dari sisi pendapatan Pemprov Sumbar mengalami tekanan cukup berat.
Kondisi ini terjadi karena penjualan mobil turun mencapai 23 persen. Karena itu, dirinya berharap Dinas Kehutanan Sumbar dapat berkontribusi untuk meningkatkan PAD melalui program dan kegiatan yang dilaksanakan.
Menurutnya, indikator lingkungan hidup bakal menjadi salah satu indikator pemberian insentif fiskal pada tahun 2025. Diharapkan untuk dapat mencapai indikator tersebut, agar Dinas Kehutanan Sumbar dapat menjadi penyedia data indeks lingkungan hidup dan kehutanan nantinya.
Etris juga menilai Dinas Kehutanan Provinsi Sumbar juga perlu meningkatkan sinkronisasi dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Provinsi Sumbar agar program perhutanan sosial ini bisa disinkronkan dengan program dana desa. Baik di bidang ketahanan pangan maupun kehutanan. Sehingga bisa mengoptimalisasi target pendapatan nagari dan desa yang ada.
Etris juga meminta Dinas Kehutanan Provinsi Sumbar agar dalam memberikan bantuan sarana dan prasarana kepada kelompok tani hutan memperhatikan potensi yang ada di nagari atau desa.
“Jangan hanya melihat pariwisata saja. Sehingga hanya jadi monumen saja. Tidak berdampak ekonomi. Karena tidak semua nagari atau desa memiliki potensi wisata. Ada yang miliki potensi pertanian dan perkebunan,” ungkapnya.
Etris juga meminta Dinas Kehutanan Sumbar dalam program produksi dan hilirisasi membangun singkronisasi dengan dinas lain seperti Dinas Perindustrian dan Peragangan dan Dinas Kopperasi dan UKM Sumbar. Karena setelah petani hutan memproduksi hasil hutan, perlu ada program untuk membantu pemasaran hasil produksi mereka.(Bdr)
Comment