PADANG – BUMD, BLUD, dan Bumdes di Sumatera Barat diminta untuk memperbaiki tata kelola dan mengoptimalkan pengembangan usaha, guna meningkatkan kontribusi terhadap perekonomian daerah.
Plt Gubernur Sumatera Barat, Audy Joinaldy, mengingatkan pentingnya pembenahan tata kelola BUMD, BLUD, dan Bumdes dalam Lokakarya Penguatan yang diselenggarakan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Sumatera Barat di Aula BPKP pada Selasa, 22 Oktober.
“Kita jelas harus terus menggali potensi pengembangan usaha BUMD, BLUD, dan Bumdes, yang diperlukan untuk meningkatkan sinergi dan komitmen. Sehingga ke depan, BUMD, BULD, dan Bumdes kita dapat beroperasi lebih efektif,” ujar Audy.
Dalam paparannya, Audy menekankan ada lima potensi yang perlu diperhatikan oleh BUMD, BLUD, dan Bumdes. Pertama, memahami demografi dan menemukan peluang pasar bisnis yang tepat. Kedua, bersinergi dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk mendukung program pemerintah. Selanjutnya, mendukung pencapaian tujuan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), serta menentukan produk dan jasa sesuai dengan kebutuhan pasar lokal.
“Akhirnya, penting untuk menetapkan model bisnis serta milestone jangka menengah dan jangka panjang yang ingin dicapai,” tambahnya.
Audy juga berharap agar melalui workshop ini, tata kelola BUMD, BLUD, dan Bumdes di Sumatera Barat dapat ditingkatkan. “Sehingga mampu memberikan kontribusi nyata bagi perekonomian daerah, terutama dalam bentuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) bagi daerah dan desa,” sebutnya.
Dalam kesempatan tersebut, Audy menyoroti peran BPKP dalam mengawal pembangunan nasional, termasuk akselerasi pencapaian target nasional dan penerapan prinsip Good Corporate Governance (GCG) dalam BUMD.
“Seharusnya GCG didasarkan pada transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemandirian, dan kewajaran. Ini bertujuan agar BUMD dapat beroperasi sesuai prinsip-prinsip GCG, guna mencapai tujuan peningkatan ekonomi daerah secara berkelanjutan,” tambah Audy.(Bdr)
