PADANG – Pelaksana Tugas Gubernur Sumatera Barat, Audy Joinaldy, resmi membuka rapat koordinasi mengenai Penanggulangan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem pada Kamis, 26 September 2024, di Aula Kantor Bappeda Sumbar. Audy menekankan pentingnya kolaborasi antara semua pihak untuk mengatasi permasalahan kemiskinan, terutama karena Sumbar merupakan daerah yang rentan terhadap bencana.
“Kita masih punya tantangan besar untuk menurunkan angka kemiskinan ekstrem hingga 0 persen. Meskipun pada 2023 sudah ada enam daerah yang berhasil, kita tidak dapat mengabaikan bahwa kondisi kebencanaan alam belakangan ini membuat situasi kembali sulit,” kata Audy.
Dalam beberapa tahun terakhir, Sumbar mengalami berbagai bencana alam, termasuk letusan gunung pada Desember 2023 yang berdampak pada tiga kabupaten/kota, serta banjir bandang yang melanda hampir seluruh kabupaten/kota pada Maret dan Mei 2024.
Bencana-bencana ini menyebabkan kerusakan di sektor pertanian, infrastruktur, dan fasilitas umum. Kerugian infrastruktur yang ditanggung Pemprov mencapai Rp1,6 triliun, belum termasuk kerusakan yang menjadi tanggung jawab pemerintah pusat dan daerah.
“Bencana alam memang berdampak pada peningkatan angka kemiskinan di beberapa wilayah yang sebelumnya sudah berhasil ditekan. Namun, saya tetap optimis bahwa kerja sama antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dapat mencapai target kemiskinan ekstrem 0%,” ungkap Audy.
Audy menambahkan bahwa bencana alam memperlambat pencapaian target, tetapi dengan koordinasi yang baik, kerja keras, dan kebijakan yang tepat, penurunan angka kemiskinan masih mungkin tercapai.
Ia juga menjelaskan bahwa strategi jangka panjang menuju 2045 sudah disusun dalam dokumen perencanaan daerah, termasuk rencana penurunan kemiskinan. Tiga strategi utama yang diterapkan adalah mengurangi beban pengeluaran masyarakat, meningkatkan pendapatan, dan fokus pada daerah dengan tingkat kemiskinan tinggi.
Audy mengajak semua pihak untuk mengubah cara pandang terhadap kemiskinan. Menurutnya, kemiskinan bukanlah masalah yang tidak bisa diatasi, melainkan isu yang memerlukan upaya bersama. “Kita harus menghilangkan stigma bahwa kemiskinan adalah nasib. Dengan usaha dan kerja keras, kemiskinan bisa diatasi,” tegasnya.
Ia juga menyoroti dampak luas dari kemiskinan, seperti peningkatan angka kriminalitas dan kerawanan sosial. Jika tidak segera ditangani, hal ini dapat memperburuk kondisi ekonomi daerah dan menggerus anggaran.
Pemprov Sumbar telah menyiapkan berbagai program sosial untuk mendukung masyarakat kurang mampu, termasuk akses ke layanan pendidikan, kesehatan, perumahan, dan lapangan kerja. Semua upaya ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
Oleh karena itu, Audy menekankan pentingnya data yang akurat untuk pelaksanaan program-program tersebut. Data dari Pendataan Keluarga akan menjadi acuan utama dalam menentukan penerima bantuan sosial.
Dalam rapat tersebut, Audy berharap semua pihak dapat berbagi pengalaman dan menemukan solusi terbaik untuk mengatasi masalah kemiskinan di Sumatera Barat.
Rapat ini juga dihadiri oleh sejumlah narasumber, seperti Deputi Bidang Dukungan Kebijakan PMPP Setwapres; perwakilan dari Kemenkeu; dan Asisten Deputi Penanggulangan Kemiskinan Setwapres. “Kehadiran para narasumber diharapkan dapat memberikan wawasan dan pemahaman yang lebih dalam tentang pentingnya menuntaskan masalah kemiskinan, baik di tingkat nasional maupun daerah,” tutup Audy.(Bdr)
Comment