PADANG — Febby Dt Bangso , Ketua DPD Hanura Sumatera Barat (Sumbar) mengapresiasi keinginan Ganefri maju sebagai Kepala Daerah di Sumbar.
“Niat Ganefri untuk membangun Sumbar berkemajuan pantas diacungi jempol,” ujar Febby Dt Bangso, tapi ia juga mengingatkan kalau Ganefri maju, harus berani jangan takut-takut. Dan sebaliknya, kalau takut jangan berani-berani karena status Ganefri masih ASN kurang elok berpolitik praktis. Apalagi baliho – nya ingin maju sebagai Gubernur menggunakan logo UNP dan logo Kemendikbud.
“Sejak kapan Kemendikbudristek cawe cawe urusan Pilkada Sumbar” ujar Febby kepada wartawan media ini, Rabu (22/5/2024).
Menurut Febby Dt Bangso yang akrab disapa FDB, etika guru besar yang disandang Mr Ganefri harusnya dijaga dilingkungan akademik apalagi embel-embelnya memakai gelar ninik mamak.
“Jangan lah UNP dimanfaatkan terlalu jauh untuk urusan pilkada Sumbar 2024 ini. Saya yakin beliau ini menang kalau istiqomah , berhenti dari ASN dan fight , saat ini saya secara pribadi akan dukung beliau selaku nahdiyin karena secara organisasi apapun itu beliau juga Ketua PWNU Sumbar,” terangnya.
Dikatakan, tidak banyak orang yang mau mengingatkan Ganefri, yang salah untuk dikoreksi demi kebaikan , tetapi untuk dukungan partai, DPD Hanura belum menentukan kemana akan berlabuh untuk mendukung paslon gubernur Sumbar.
“Janganlah masyarakat diakal dengan cara yang tidak sehat apalagi saat ini sumbar dalam bencana , etika perlu dikedepankan jangan syahwat politik aja yang diutamakan, sebagai Rektor dan pendidik Ganefri harus memberikan contoh etika politik yang baik apalagi saat ini kita krisis kepemimpinan di daerah,” bebernya
Alumni PPRA LXIII Lemhanas RI , yang juga ketua Gerakkan Masyarakat Minang Peduli Pendidikan (GMPP) menekankan agar Kemendikbudristek dan Kemenpan RB harus tegas karena ini sudah bagalanggang mato rang banyak, politik praktis yang dilakukan dan bertentangan dengan UU ASN.
“Seperti hadir diacara acara partai untuk mendapat dukungan di Pilkada dan statement Mr Ganefri sendiri di media yang ada di sumbar baik cetak ataupun elektronik meyatakan akan maju , lebih baik berhenti dari ASN dari pada ini akan di goreng oleh lawan politik bisa ke aparat penegak hukum dan lain sebagainya , apalagi seandainya baliho-baliho tersebut dibiayai oleh UNP , Semoga saja tidak karena nanti akan menjadi temuan,” ulasnya.
FDB berharap akademisi dan aktivis di lingkungan kampus juga harus kritis jangan hanya diam,
“Bicaralah ! apalagi untuk kebaikan tata negara dalam kehidupan demokrasi , Sumbar itu banyak yang ahli tata negara dan tahu persis kalau politik praktis bertentangan dengan undang undang Aparatur Sipil Negara,” tutupnya. (drd)
Comment