MENTAWAI – Gubernur Sumbar, Mahyeldi meminta pengentasan daerah tertinggal menjadi prioritas pembangunan.
Hal itu disampaikannya pada koordinasi khusus (Rakorsus) Pengentasan Daerah Tertinggal, di Aula Kantor Bappeda Mentawai, Kamis (29/2/2024).
Rapat dihadiri sejumlah pejabat pemerintah pusat, instansi vertikal di Sumbar, Pemprov Sumbar dan Pemkab Kepulauan Mentawai.
“Berkat dukungan yang kuat dari pemerintah pusat melalui pendanaan maupun kebijakan strategis, maka agenda pengentasan daerah tertinggal ini telah menjadi katalis penting dalam mendorong percepatan pembangunan di Mentawai,” katanya.
Data Indeks Desa Membangun (IDM) Tahun 2023, Mentawai saat ini tidak memiliki atau 0 Desa Sangat Tertinggal, kemudian 8 Desa berstatus Tertinggal, 22 Desa berstatus Berkembang, 10 Desa berstatus Maju, dan 3 Desa berstatus Mandiri.
Data itu menunjukkan terjadinya kemajuan lewat peningkatan jumlah desa berstatus maju.
Mahyeldi juga mengucapkan terima kasih kepada pemerintah pusat, yang melalui Kementerian Perhubungan telah membangun Bandar Udara Mentawai (BUM) sebagai pengganti Bandara Rokot.
Meskipun, pengoperasian BUM tersebut masih perlu direalisasikan agar membawa dampak ekonomi yang signifikan bagi Mentawai.
“Kehadiran BUM betul-betul berdampak pada percepatan pembangunan ekonomi, infrastruktur, konektivitas, pelayanan dasar, peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), serta mendukung mitigasi penanggulangan bencana,”ucapnya.
Diharapkan, rakorsus menghasilkan strategi-strategi dan rencana aksi yang komprehensif dan nyata.
Demi mendukung upaya mengentaskan berbagai permasalahan di Kabupaten Kepulauan Mentawai, termasuk masalah ketertinggalan yang masih melekat statusnya pada 8 desa di Mentawai.
“Dengan sinergi dan kolaborasi yang baik antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, dan dukungan semua pihak, termasuk masyarakat dan sektor swasta. Kami yakin, kita akan berhasil mengentaskan status daerah tertinggal dan membawa Mentawai menuju masa depan yang lebih cerah dan sejahtera,” kata Gubernur lagi.
Kepala Badan Kebijakan Transportasi Kementerian Perhubungan (Kemenhub) RI, Robby Kurniawan, menyebutkan pemerintah pusat senantiasa mendukung peningkatan aksesibilitas di Mentawai.
Sebab, pembangunan transportasi saat ini mempunyai konsep Indonesia simetris, yang artinya tidak fokus pada Sumatera dan Jawa semata.
“Contohnya, Kemenhub telah menyelesaikan pembangunan Bandara Udara Mentawai (BUM). Namun sebagaimana disampaikan Bapak Gubernur, masih ada bagian yang perlu diwujudkan sehingga pengoptimalan fungsi banda ini dapat terealisasi,” katanya.
Robby menyebutkan, pengembangan transportasi di Mentawai merupakan salah satu prioritas Menteri Perhubungan.
Sebab, hal ini penting untuk mendukung potensi destinasi pariwisata, kawasan industri, dan sejumlah potensi ekonomi lainnya.
Selain bandara, Kemenhub juga melakukan percepatan pembangunan Pelabuhan Tuapeijat.
Direktur Penyerasian Program Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal Kementerian Kementerian PDT dan Transmigrasi RI, Rafdinal, mengucapkan apresiasinya atas inisiatif Gubernur Mahyeldi menggelar Rakorsus di Mentawai, yang merupakan tindak lanjut atas arahan Wakil Presiden Bapak Ma’ruf Amin, dalam Rakor Daerah Tertinggal se-Indonesia pada 4 Oktober 2023 yang lalu.
“Sumbar sendiri adalah provinsi pertama dan tercepat dalam menindaklanjuti arahan Bapak Wakil Presiden tersebut, sehingga kami patut mengapresiasi langkah ini,” ucap Rafdinal.
Penjabat Bupati Kabupaten Kepulauan Mentawai, Fernando Jongguran Simanjuntak, juga mengucapkan terima kasih atas perhatian besar dari Pemerintah Pusat dan Pemprov Sumbar untuk Kabupaten yang dipimpinnya.
Di mana, salah satu wujud perhatian tersebut adalah terlaksananya Rakorsus Pengentasan Daerah Tertinggal di kabupaten tersebut.(Bdr)
