Sumatera Barat

Gubernur Sumbar Didesak Segera Lantik Komisi Informasi Publik

291
×

Gubernur Sumbar Didesak Segera Lantik Komisi Informasi Publik

Sebarkan artikel ini
Febby Dt Bangso

PADANG – Ketidakjelasan nasib Komisioner Komisi Informasi Publik (KI) Sumatera Barat menciptakan tanda tanya besar di tengah masyarakat.

Dengan berakhirnya masa jabatan komisioner periode lalu, transparansi dalam rekrutmen baru menjadi sorotan, memunculkan keprihatinan akan integritas lembaga tersebut.

Dengan berakhirnya masa jabatan komisioner periode lalu, muncul pertanyaan besar terkait transparansi dalam proses rekrutmen yang tengah berlangsung.

Seharusnya, sebagai lembaga yang menganut prinsip keterbukaan informasi, KI justru terlihat tidak transparan dalam mengisi kekosongan jabatan tersebut.

Menyikapi kondisi ini, Ketua DPD Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Sumatera Barat, Febby Dt Bangso, menekankan urgensi kejelasan dari pihak terkait, baik eksekutif maupun legislatif.

BACA JUGA  Pemprov Sumbar Bertekad Raih Indeks SAKIP Predikat A

“Segera lantik komisioner yang sudah terpilih itu. Transparan saja dan paparkan hasilnya. Jangan buat lembaga Komisi Informasi itu malah tak bermarwah soal hasil seleksi calon Komisioner KI ini,” tegas Febby Dt Bangso apada Selasa (12/12/2023).

Febby menilai bahwa keanehan terletak pada kontras antara tujuan utama KI sebagai lembaga pemberi penghargaan untuk keterbukaan informasi dan ketidaktransparan dalam pelantikan komisioner.

Gubernur diminta untuk bersikap tegas mengingat akhir tahun segera tiba dan tahun 2024 akan segera dimulai.

“Aneh jika komisi informasi publik tidak transparan. Apa gunanya lembaga ini memberikan penghargaan untuk keterbukaan sementara pelantikan komisioner terpilih terbengkalai dan tidak jelas,” ujarnya.

Febby juga menyuarakan opsi pembubaran lembaga jika kejelasan tidak segera tercapai atau mempertimbangkan pengulangan proses pemilihan dengan memperhatikan aspek hukum.

BACA JUGA  Gubernur Mahyeldi Buka Pelatihan Bendahara/Verifikator Keuangan SKPD Pemprov Sumbar

Perjalanan proses seleksi calon komisioner KI Sumbar periode 2023-2027 menemui hambatan di DPRD Sumbar, menyebabkan ketidakjelasan hingga saat ini.

Perpanjangan masa tugas komisioner periode 2019-2023 yang seharusnya berakhir pada Februari 2023 menjadi solusi sementara, tetapi kondisi ini dianggap tidak elok dan memicu keprihatinan terkait regenerasi komisioner.

Comment