PADANG – Pemulahan pengunjuk rasa di Kantor Gubernur Sumbar yang bertahan di Masjid Raya Sumbar sempat ricuh, Sabtu (5/8/2023). Mereka diarahkan keluar aula Masjid Raya Sumbar untuk menaiki bus.
Saat petugas mengarahkan itu, sempat terjadi ketegangan antara aparat kepolisian dengan warga. Mereka sebagian masih ingin bertahan di Masjid Raya Sumbar, untuk kembali menggelar unjuk rasa.
Masyarakat sebelumnya menggelar aksi sejak 31 Juli hingga 5 Agustus 2023 di depan Kantor Gubernur Sumatera Barat.
Setidaknya Kepolisian Daerah Sumatera Barat mengerahkan sebanyak 600 personil untuk mengarahkan warga ini. Baik dari Brigade Mobil atau Brimob maupuan dari satuan lainnya.
Aparat Polda Sumatera Barat dan Polresta Padang bersiaga sejak pukul 08.00 WIB. Lalu, pada 13.00 WIB personil yang bersiaga tersebut masuk ke dalam kawasan Masjid Raya Sumbar dan membubarkan paksa masyarakat.
Sempat terjadi kericuhan, terlihat ada puluhan masyarakat dan mahasiswa yang ditangkap pihak kepolisian. Selain itu, juga terdengar tangisan perempuan yang histeris.
Ada beberapa bus disiapkan untuk memulangkan masyarakat Air Bangis yang sudah menggelar aksi selama 5 hari.
Salah satu warga Syamsul mengatakan jika mereka dibubarkan paksa karena masih bertahan. “Kami ditarik-tarik untuk keluar dari Masjid Raya,” katanya. “Padahal Kami hanya menuntut hak kami, pulang pun kami akan tetap mati.” katanya.
Sebelumnya, lebih dari seribu warga Nagari Air Bangis, Kabupaten Pasaman Barat, menggeruduk Kantor Gubernur Sumatera Barat untuk hari kedua, Selasa 1 Agustus 2023.
Massa menuntut Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menghentikan intimidasi terhadap masyarakat Air Bangis yang tinggal di kawasan hutan, termasuk meminta kepolisian setempat membebaskan dua rekan mereka yang ditahan.
Massa datang ke Kantor Gubernur Sumatera Barat sekitar pukul 09 WIB dengan berjalan kaki dari Masjid Raya Sumatera Barat. Sebelumnya ribuan orang itu juga telah menggelar aksi yang berkaitan dengan konflik agraria itu pada Senin, 31 Juli 2023.
Kordinator Aksi, Hariz Sitonga, mengatakan tuntutan masyarakat hanya diberikan rasa aman untuk tinggal. Sebab, selama ini masyarakat dibayang-bayangi dengan status hutan lindung yang baru disampaikan oleh pemerintah pada 2016.(*/Bdr)
Comment