PADANG – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Perumahan mendorong kepemilikan hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Untuk mewujudkannya, tidak hanya menyediakan rumah bersubsidi, tetapi juga melengkapi lingkungan perumahan melalui pembangunan prasarana sarana dan utilitas umum (PSU).
Pada 2022, anggaran bantuan PSU rumah umum senilai Rp0,169 triliun dengan capaian 20.757 unit atau melebihi target 101,01% dari 20.550 unit.
Direktur Jenderal (Dirjen) Perumahan Kementerian PUPR Iwan Suprijanto mengatakan, bantuan PSU sebagai stimulan bagi pelaku pembangunan perumahan dalam membangun rumah MBR.
“Pada tahun anggaran 2023, bantuan PSU untuk rumah umum senilai Rp0,383 triliun. Sedangkan pembangunan PSU perumahan MBR 27.825 unit,” kata Iwan Suprijanto, dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi V DPRI RI, Rabu (25/1).
Pembangunan rumah bersubsidi dan dukungan pembangunan PSU upaya pemerintah menyukseskan Program Sejuta Rumah, untuk mengurangi angka backlog perumahan di Indonesia.
Selain bantuan PSU, Ditjen Perumahan Kementerian PUPR pada tahun 2023 juga mengalokasikan Rp2,022 triliun untuk pembangunan rumah susun 5.347 unit.
Termasuk alokasi anggaran kegiatan multi years contract (MYC) 2022-2023 dan program OPOR (optimalisasi, pemeliharaan, operasi, dan rehabilitasi) sebanyak 59 tower. Serta hunian pekerja konstruksi di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara sebanyak 22 tower.
“Untuk rumah susun, capaiannya tahun 2022 sebanyak 3.872 unit dari target 3.998 unit atau 99,84%,” kata Iwan Suprijanto.
Selanjutnya pembangunan rumah swadaya, pada tahun 2022 realisasi capaian 99,80% atau 185.802 unit dari target 186.172 unit. Tahun 2023 ini, pembangunan rumah swadaya dialokasikan Rp3,194 triliun melalui skema program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) untuk 145.000 unit. Termasuk mendukung program Penanganan Kemiskinan Esktrem (PKE).
Program penyediaan hunian bagi MBR selanjutnya, yakni pembangunan rumah khusus. Pada tahun anggaran 2023, pembangunan rumah khusus dialokasikan Rp0,891 triliun untuk 3.362 unit.
Termasuk loan CSRRP, kegiatan OPOR sebanyak 360 unit dan pembangunan rumah tapak jabatan menteri di IKN (MYC 2022-2024).
“Untuk tahun 2022, anggaran pembangunan rumah khusus sebesar Rp1,145 triliun untuk membangun 5.770 unit dengan capaian 4.359 unit,” kata Iwan Suprijanto. (rel/Bdr)
Komentar