PADANG – Pemerintah Provinsi Sumbar menjalin kerjasama terakit Bidang Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat dengan Pemprov Bengkulu.
Kerjasama tersebut usulan dari Satuan Polisi Pamong Praja Sumbar. Urusan yang menjadi ruang lingkup utama kerjasama yakni penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, Penegakan Peraturan Daerah, Perlindungan Masyarakat dan Pemadaman Kebakaran dan Penyelamatan.
“Sekarang masih dalam pengusulan draf kerjasama. Dari usulan tersebut, Bengkulu menyambut baik, nanti akan kita tindaklanjuti dengan perjanjian kerjasama,”sebut Kepala Satpol PP Sumbar, Irwan, Senin (27/12/2021).
Dikatakannya, pengusulan draf tersebut dilakukan seiring dengan penandatanganan MoU kerjasama embarkasi dan debarkasi jamaah haji yang dilakukan oleh Gubernur Mahyeldi bersama Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah pada Rabu 22 Desember 2021 di Bengkulu.
Dalam kesempatan itu juga disampaikan sejumlah draf kerjasama lainnya, seperti bidang pangan, bidang pertanian dan perkebunan, bidang Pariwisata dan bidang kebencanaan.
Dikatakannya, Bengkulu sangat menyambut baik usulan draf perjanjian kerjasama yang diusulkan oleh Sumbar. Dalam draf tersebut Bengkulu berharap draf perjanjian kerjasama tersebut dapat segera dibahas dan disepakati agar semakin menguatkan sinergitas antara kedua provinsi.
“Dari draf yang kita ajukan sangat disambut baik Bengkulu. Seperti terkait pengamanan di perbatasan. Untuk itu kita akan tindaklanjuti dengan PKS,”ujarnya.
Sebelumnya, Pemprov Sumbar dan Bengkulu sepakat menjalin kerjasama tentang pelayanan jamaah haji melalui embarkasi dan debarkasi di Padang.
Kesepakatan itu disetujui usai penandatanganan MoU Kerjasama antara Pemprov Sumbar dan Pemprov Bengkulu serta Perjanjian Kerjasama Pelayanan Jemaah Haji Provinsi Bengkulu Melalui Embarkasi dan Debarkasi Haji Padang – Sumbar di Bengkulu, Rabu (22/12) malam.
Dengan perjanjian tersebut maka jamaah haji asal Bengkulu akan diberangkatkan dan dipulangkan melalui Bandara Internasional Minangkabau (BIM).
“Pemprov Sumbar berupaya semaksimal mungkin untuk memberikan pelayanan terbaik terhadap jemaah haji Bengkulu yang berangkat dan kembali melalui embarkasi Padang,” kata Gubernur Mahyeldi usai penandatanganan.
Katanya, dari jamaah haji Bengkulu itu, sebagian adalah keturunan perantau Minang yang secara historis memiliki hubungan kekerabatan yang sangat dekat dengan Sumbar karena itu melayani jamaah Bengkulu sudah sama dengan melayani masyarakat Sumbar sendiri.
Mahyeldi mengatakan perkembangan dengan segala perubahan dan dinamika yang demikian cepat harus direspon oleh pemerintah daerah dengan cepat dan tepat. Salah satunya dengan membangun kolaborasi, inovasi dan networking. Paradigma lama sudah tidak bisa dipakai lagi.
Saat ini pemerintah daerah tidak bisa bekerja sendirian dengan semua perangkat daerahnya, perlu dukungan dari daerah lain yang berdekatan.
Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah menyebut perjanjian kerjasama itu harus mengedepankan semangat inovasi dengan senantiasa mencari solusi-solusi yang lebih efektif dan efisien dalam hal pemberangkatan dan kepulangan jemaah haji Bengkulu.
“Kami sepakat jemaah haji bengkulu masuk embarkasi dan debarkasi Padang. Namun harus dicarikan formula yang lebih efektif dan efisien agar jemaah tidak terlalu lama di perjalanan atau menunggu jadwal pemberangkatan,” ujarnya.
Ia menyebut jumlah jemaah haji Bengkulu setiap tahun sekitar 1000-1500 orang yang jika dikelompokkan hanya terdiri dari tiga kloter. Sementara untuk mendirikan embarkasi sendiri, minimal 8 kloter, karena itu harus masuk embarkasi dan debarkasi Padang.
Ke depan ia berharap dengan perpanjangan landasan pacu Bandara Fatmawati sehingga bisa didarati pesawat berbadan lebar, jemaah haji Bengkulu yang landing di BIM tidak perlu turun dari pesawat dan menunggu lama, tetapi diterbangkan kembali ke Bandara Fatmawati.
Sementara terkait draft usulan yang lain ia memandang sangat penting untuk dikaji lebih jauh dan diwujudkan dalam bentuk perjanjian kerjasama.(Bdr)
