PADANG – Rencana Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengubah Unit Pelaksana Teknis (UPT) BNPB di Kota Padang menjadi Balai Besar Logistik dan Kediklatan Regional Sumatera didukung banyak pihak.
Dukungan itu datang dari instansi atau kelembagaan yang ada di Pemerintah Pusat. Dukungan ini juga bentuk sinergisitas pemerintah dalam upaya kesiapsiagaan bencana, hingga percepatan penanggulangan ketika terjadi bencana.
“Tentu kami dari Kementerian PANRB sangat mendukung UPT ini menjadi Balai Besar BNPB mengingat rentannya bencana di wilayah Sumatera,” kata Sekretaris Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana Kementerian PANRB, T.Eddy Syahputra, Kamis (9/9/2021).
Dukungan itu disampaikan Eddy usai mengunjungi dan mengelilingi langsung kawasan UPT dan Pusdalops BNPB di Kota Padang, bersama Sekretaris Utama BNPB, Lilik Kurniawan dan jajaran, Sekretaris BPBD Sumbar, Mulyadi, Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Sumbar, Rumainur serta jajaran.
Selain itu, kata Eddy, alasannya memberikan dukungan, karena posisi Sumbar berada di tengah-tengah wilayah Pulau Sumatera. Apalagi, Sumbar juga telah bisa menjadi contoh dalam penanggulangan bencana selama ini.
“Saya mendukung letaknya di Sumbar. BNPB pasti punya alasan yang tepat pilihannya di Sumbar. Salah satunya, mungkin posisi Sumbar di tengah-tengah ini. Jadi memudahkan pengiriman logistik ketika terjadi bencana,” ujarnya.
Kendati begitu, Eddy menyarankan agar Balai Besar Logistik dan Kediklatan BNPB ini nantinya harus dipersiapkan lebih baik. Mulai dari infrastrukrur, peralatan, hingga sumber daya manusia (SDM) yang akan mengisi nantinya lebih berkompeten dan profesional. Tujuannya, agar Balai Besar ini nantinya benar-benar difungsikan untuk regional Sumatera.
Kemudian, dukungan juga datang dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terkait pengalihstatus UPT menjadi Balai Besar BNPB ini. Dengan harapan, adanya Balai Besar Logistik dan Kediklatan BNPB ini, penanggulangan kebencanaan di wilayah Sumatera lebih cepat dan efektif.
Pernyataan dukungan itu disampaikan Direktur Manajemen Kebencanaan dan Kebakaran Kementerian Dalam Negeri, Edi Suharmanto ketika mengunjungi UPT dan Pusdalops BNPB di Kota Padang. Kendati begitu, memang masih banyak yang harus dibenahi sebelum ditetapkan menjadi Balai Besar BNPB nantinya.
“Bayangkan suatu saat terjadi bencana di Sumatera, semua bantuan bisa langsung didatangkan dari Sumbar. Bisa jalur darat. Tidak perlu lagi menunggu berhari-hari dari Jakarta,” sebutnya.
Eddy berharap, dengan dijadikannya Balai Besar BNPB ini, jangan sampai ada pihak yang berasumsi negatif bahwa BNPB akan mengambil alih soal kebencanaan, tanah, atau bangunan UPT di Sumbar ini. Justru baginya Balai Besar BNPB ini sebagai bentuk dukungan positif, kesiapsiagaan, sertapercepatan penanggulangan bencana yang lebih efektif dan efisien.
Sementara Sestama BNPB, Lilik Kurniawan menambahkan, perubahan UPT menjadi Balai Besar BNPB ini, bertujuan agar dalam penanganan darurat bencana, khususnya di Pulau Sumatera lebih efektif. Baik dalam waktu penanganan maupun anggaran yang dibutuhkan ketika sewaktu-waktu terjadi bencana.
“Adanya Balai Besar BNPB ini, kita harapkan dapat meningkatkan kapasitas dan dukungan multipihak, sehingga dapat menekan anggaran dan waktu operasi,” terang Lilik.
Menurutnya, Sumatera merupakan pulau yang daerah dengan tingkat ancaman dan risiko bencana yang sangat tinggi. Maka dengan itu, diperlukan penguatan sarana prasarana, institusional, dan perangkat logistik peralatan, agar ‘supermarket’ bencana diubah menjadi ‘laboratorium’ penemuan dan pembelajaran dalam penanggulangan bencana yang komprehensif.
Sebelumnya, Komisi VIII DPR RI juga mendukung UPT menjadi Balai Besar BNPB Regional Sumatera di Kota Padang. Tentu berubahnya status UPT ini, juga perlu dukungan dari sisi SDM, sarana prasarana, hingga anggaran dari pihak-pihak terkait. Tujuannya, agar Balai Besar BNPB ini mumpuni dalam penanggulangan bencana di Sumatera.
“Kami bersama tim sangat mendukung penuh ‘naik kelas’ UPT menjadi Balai Besar BNPB Regional Sumatera ini. Fasilitas bisa dibilang sudah mumpuni, tapi tetap harus dibenahi, termasuk SDM dan anggaran,” jelasnya Ketua Komisi VIII DPR RI, Yandri Susanto di lokasi.
Menanggapi itu, Gubernur Sumbar, Mahyeldi menegaskan bahwa pihaknya akan menyediakan lahan perluasan wilayah UPT untuk diubah status menjadi Balai Besar BNPB nantinya. Semua ini sebagai bentuk dukungan Pemprov Sumbar untuk Balai Besar Logistik dan Kediklatan BNPB tersebut.
“Kami siapkan lahan yang nantinya bisa dimanfaatkan untuk perluasan wilayah, sehingga bisa dibangun fasilitas krusial dan dukungan lainnya yang belum ada,” imbuh Mahyeldi.(Bdr)
Comment