PADANG – Karena beda jalur politik, masih banyak pelaksanaan anggaran pemerintah pusat dengan daerah yang tidak sinkron. Untuk diperlukan pengawasan agar proses pembangunan satu kesatuan.
Hal itu diungkapkan, Deputi Bidang Investigasi BPKP Agustina Arumsari di Padang, Senin (23/8), pada pengukuhan dan serah terima Kepala BPKP Sumbar.
Pengukuhan dilakukan oleh Gubernur Mahyeldi dari Ihsan Fuadi kepada Dessy Adin.
Dikatakannya, belakangan cukup banyak pelaksanaan pembangunan di daerah yang timpang dengan program pusat. Sehingga pembangunan tidak berjalan, akibatnya yang dirugikan masyarakat.
“Tugas kita bagaimana program pembangunan pusat dan daerah itu sinkron. Karena selama ini karena beda jalur politik, ada yang tidak sinkron,”ujarnya.
Dicontohkannya, tidak sinkronnya program pembangunan pusat dan daerah itu seperti pembangunan waduk. Pusat mengalokasikan anggaran untuk pembangun waduk, namun pemerintah daerah tidak mengalokasikan anggaran pembangunan jaringan saluran.
“Anggarannya tidak mendukung pembangunan itu. Seperti untuk salurannya, akhirnya pembangunan waduk itu tidak dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,”ungkapnya.
Beranjak dari itu, BPKP katanya akan fokus untuk melakukan sinkronisasi proses pelaksanaan pembangunan antara pemerintah pusat dan daerah.
Dijelaskannya, BPKP mendapat amanat dari presiden untuk berperan aktif mengawal pembangunan mulai dari pusat hingga daerah melalui pendampingan tersebut agar pengelolaan keuangan dan pembangunan lebih baik.
BPKP juga berharap kepala daerah dan jajaran untuk bersama-sama bersinergi untuk mengawal akuntabilitas pemerintahan sehingga tercipta tata kelola pemerintah yang baik dan bersih, kata dia.
Dessy Adin sebelumnya menjabat sebagai Kepala perwakilan BPKP Nusa Tenggara Barat dan pernah menjadi Kepala Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Pusat pada 2014.
Kepala BPKP Perwakilan Sumbar Dessy menyampaikan akan lebih fokus melakukan pengawasan dana COVID-19 karena fokus pemerintah saat ini adalah penanganan COVID-19.
Selain itu ia juga fokus mengawal Sistem Pengawasan Internal Pemerintah (SPIP) yang saat ini sebanyak 12 daerah sudah mencapai level tiga dan ada delapan daerah lainnya masih berada di level dua.
“Selain itu juga ada SPIP terintegrasi yang di dalamnya terdapat entitas pengendalian risiko korupsi,” kata dia.
Sementara Gubernur Sumbar, Mahyeldi menyampaikan selamat bertugas kepada Dessy Adin selaku Kepala BPKP perwakilan Sumatera Barat.
Ia berharap Pemprov Sumbar bisa lebih memperkuat sinergi dan bekerja sama dalam mewujudkan program pembangunan yang efektif dan tepat sasaran.
“Selain itu BPKP juga merupakan mitra untuk menghadirkan tata kelola pemerintah yang lebih bersih dan transparan,” kata dia.(Bdr)
