PADANG – Pembelian mobil dinas baru Gubernur dan Wakil Gubernur Sumbar makin melebar. Kini giliran mantan Gubermur Sumbar, Irwan Prayitno angkat bicara.
Irwan menilai komentar Wakil Gubernur Sumbar, Audy Joinaldy tidak tepat. Menurutnya, meski sudah teranggar, kepala daerah yang akan memakai bisa saja menolak. Karena mobil dinas itu adalah hak.
“Sebetulnya saya tidak ingin berkomentar terkait apa yang terjadi di Pemda Propinsi Sumbar akhir-akhir ini. Apalagi Gubernurnya se partai dengan saya. Tidak ingin berkomentar di publik karena tak elok. Toh…. saya bisa langsung menghubungi Buya Gubernur.,” ungkap Irwan, Selasa (17/8).
Dikatakannya, dirinya angkat bicara setelah membaca berita di media yang berjudul; Audy : Mobnas Dianggarkan Gubernur Sebelumnya. “Maka saya tergelitik juga berkomentar sedikit saja. Judulnya memang benar, tapi narasinya yang kurang pas,”ujarmya.
Disebutkannya, pada Peraturan Pemerintah (PP) no 109 tahun 2000 pasal 7 (1) berbunyi: Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah disediakan masing-masing sebuah kendaraan dinas. Kendaraan dinas adalah hak bagi kepala daerah dan wakilnya. Maka wajib dianggarkan.
DPRD pasti setuju karena ini aturan bahkan saat pembahasan RAPBD 2021 lalu, yang bersemangat menganggarkan kendaraan dinas ini dari banyak partai. Karena, bisa jadi kawan se partainya yang akan menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur nantinya.
Kemudian, setelah ketok palu (pengesahan) di DPRD dan dianggarkan. Maka terserah Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah untuk membeli atau memakainya. Namanya hak, bisa saja ditolak. Anggaran yang ditolak bisa kembali dianggarkan melalui mekanisme normal yaitu anggaran perubahan atau di zaman Covid ini ada refokusing anggaran.
“Saya dulu di tahun 2010 sempat menolak anggaran kendaraan dinas dan akhirnya memakai mobil pribadi termasuk istri Gubernur. Saya pun menolak pembangunan rumah dinas Gubernur yang sudah tidak layak. Dalam perjalanan naik pesawat, saya pun menolak naik bisnis klas. Tentu banyak juga hak Gubernur yang ditolak,”kenangnya mencontohkan.
Jadi kata Gubernur Sumbar dua periode ini, janganlah Gubernur sebelumnya disalahkan dalam menganggarkan. Coba balik berpikirnya. Apa yang terjadi kalau Pemda dan DPRD tidak menganggarkan hak kepala daerah dan wakil kepala daerah baru. Tentu muncul lagi polemik dan masalah baru.
“Mudah-mudahan sedikit penjelasan ini tidak memperkeruh suasana yang sudah keruh saat ini. Maaf bila ada yang tidak berkenan. Saya hanyalah rakyat biasa yang juga perlu dihormati sebagaimana rakyat lainnya,”pungkasnya.
Sebelumnya, Gubernur dan Wakil Gubernur Sumbar baru saja mendapatkan mobil dinas baru. Mobil tersebut dibeli ditengah kondisi masyarakat Sumbar didera pandemi covid-19. (Bdr)
Comment