PolitikUmum

Gubernur Lantik Delapan Pjs Bupati dan Walikota, Adib Alfikri ke Padangpariaman 

148
×

Gubernur Lantik Delapan Pjs Bupati dan Walikota, Adib Alfikri ke Padangpariaman 

Sebarkan artikel ini

PADANG — Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno mengukuhkan delapan Pejabat Sementara (Pjs) Bupati Walikota Pilkada Serentak 2020 yang merupakan pejabat esselon II Pemprov Sumbar di Auditorium Gubernuran, Jum’at (25/9/2020).

Bupati walikota yang maju di Pilkada mengakibatkan kekosongan jabatan di daerah masing-masing. Sesuai aturan, petahana yang memilih maju Pilkada, harus cuti selama masa kampanye selama 71 hari, sejak 26 September – 5 Desember 2020.

Kedelapan pejabat yang dikukuhkan gubernur saat itu  Kadis Perdagangan Sumbar Asben Hendri, SE, MM sebagai Pjs Walikota Solok, Kepala Badan Keuangan Daerah (Bakeuda) Sumbar Zaenuddin, SE, MM sebagai Pjs Walikota Bukittinggi, Kadis Kominfo Sumbar Drs. Jasman, MM sebagai Pjs Bupati Solok Selatan, Kepala Inspektorat
Sumbar Drs. Mardi, MM sebagai Pjs Bupati Pesisir Selatan, Kadis Pendidikan Sumbar Adib Alfikri, SE, M.Si sebagai Pjs Bupati Padangpariaman, Kepala Bappeda Sumbar Hans Sastri, SE Ak, MM Cfra sebagai Pjs Bupati Pasaman Barat, Asisten II Setda Sumbar Ir. Benny Warlis, MM sebagai Pjs Bupati Agam dan Kepala Pelaksana BPBD Sumbar Erman Rahman, SE, MSi Pjs Bupati Tanahdatar

BACA JUGA  Wako Erman Safar: Pelayanan Medis di RSUD Bukittinggi Dibuka 24 Jam

Mereka resmi melaksanakan tugas sebagai pejabat sementara mulai 26 September 2020 hingga 5 Desember 2020 mendatang seiring dengan masa kampanye Pilkada di wilayah-wilayah tersebut.

Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno menyampaikan ada lima aturan yang harus diperhatikan dalam menjabat sementara Bupati dan Walikota di daerahnya masing-masing.

Yaitu harus menjaga ketentraman dan ketertiban daerah, melanjutkan pelaksanaan pemerintah di kabupaten kota yang sudah menjadikan kewajiban sebagai kepala daerah, setiap ada penggantian para pejabat eselon II harus ada izin dari Mendagri, Peraturan daerah dan APBD bisa dikoordinasikan dengan Kemendagri dan pejabat di daerah dan yang kelima inilah yang paling penting mensukseskan Pilkada yang berlangsung di daerahnya dengan menjaga netralitas.

BACA JUGA  Jelang Pilkada 2024, Emiko Epyardi - Firmansyah Dapatkan Rekomendasi Partai Hanura

“Yang kelima ini adalah point paling penting dalam suasana politik pesta demokrasi Pilkada, agar semua bupati walikota yang barusan dikukuhkan tetap ikuti aturan yang berlaku, termasuk mengikuti protokol kesehatan Covid-19,” kata Irwan .

Comment