PADANG — Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar) bersama Kepolisian Daerah Sumatera Barat (Polda Sumbar) memperkuat pengawasan dan mitigasi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dengan mengintensifkan pemantauan secara berkala di seluruh wilayah. Langkah ini dilakukan untuk mendeteksi potensi kebakaran sejak dini sekaligus menekan risiko kabut asap yang berdampak terhadap kesehatan masyarakat dan kelestarian lingkungan.
Komitmen tersebut mengemuka dalam pertemuan Wakil Gubernur Sumbar, Vasko Ruseimy, dengan Kapolda Sumbar Irjen Pol. Drs. Jawari, S.H., M.H., dan Wakapolda Sumbar Brigjen Pol. Solihin, S.I.K., M.H., CSPHR, di kediaman Wakil Gubernur di Padang, Selasa (20/10/2026).
Vasko menegaskan, Pemprov Sumbar bersama Polda Sumbar tidak akan mentoleransi terjadinya karhutla. Seluruh sumber daya dan unsur terkait akan dioptimalkan untuk mencegah munculnya titik api di wilayah Sumbar.
“Jadi, kami telah sepakat dengan Pak Kapolda dan Pak Wakapolda, untuk Sumbar kita tidak mentoleransi karhutla. Sumbar harus nol titik api,” tegas Vasko.
Sebagai tindak lanjut, Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Dinas Kehutanan Provinsi Sumbar di masing-masing wilayah akan berkoordinasi dengan para kepala kepolisian resor (Kapolres) untuk melakukan pengawasan dan pemantauan potensi karhutla. Langkah tersebut direncanakan mulai dilaksanakan dalam waktu dekat melalui koordinasi lintas sektor di daerah.
“Nanti UPTD Kehutanan kita akan turun secara berkala dengan Kapolres untuk melakukan pemantauan di seluruh wilayah,” ujarnya.
Menurut Vasko, pemantauan secara berkala diharapkan dapat membantu mendeteksi potensi kebakaran lebih dini sehingga langkah penanganan dapat dilakukan secara cepat dan tepat. Sinergi antara pemerintah daerah dan kepolisian juga menjadi bagian penting dalam memperkuat upaya pencegahan karhutla.
Selain pengawasan di lapangan, Pemprov Sumbar memastikan pemantauan kualitas udara terus dilakukan hingga kondisi kembali pulih. Dinas Lingkungan Hidup bersama Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) akan memantau perkembangan kualitas udara sebagai dasar penentuan langkah antisipasi lanjutan.
Di sektor kesehatan, Dinas Kesehatan Provinsi Sumbar telah berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten dan kota untuk mengoptimalkan pelayanan di setiap tingkatan fasilitas kesehatan. Upaya ini ditujukan agar masyarakat yang mengalami gangguan kesehatan akibat paparan kabut asap dapat memperoleh penanganan yang diperlukan.
Sementara itu, Kapolda Sumbar Irjen Pol. Jawari menyatakan akan segera menginstruksikan seluruh Kapolres agar berkoordinasi secara proaktif dengan UPTD Kehutanan Provinsi di wilayah masing-masing.
Menurut Jawari, sinergi antara Pemprov Sumbar, Polda Sumbar, dan masyarakat menjadi kunci agar upaya pencegahan dan pengawasan karhutla berjalan efektif.
“Sumbar ini harus kita jaga betul. Pemprov dan Polda akan kita sinkronkan untuk memastikan upaya ini berjalan sesuai harapan. Selain itu, kita juga membutuhkan dukungan dari seluruh masyarakat,” ujar Jawari.
Ia menegaskan, Polda Sumbar berkomitmen mendukung program pemerintah daerah sepanjang sesuai dengan kewenangan Polri dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Melalui pengawasan bersama, pemantauan kualitas udara, serta dukungan seluruh elemen masyarakat, upaya pencegahan karhutla di Sumbar diharapkan semakin optimal sehingga risiko kebakaran hutan dan lahan serta dampak kabut asap dapat ditekan. (Bdr)
