PADANG – Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah meminta Satgas Percepatan Pelaksanaan Makan Bergizi Gratis (MBG) memperketat pengawasan keamanan pangan. Dia menegaskan setiap pelanggaran yang membahayakan penerima manfaat harus ditindak tegas. Penegasan itu disampaikan saat Pertemuan Koordinasi Keamanan Pangan bersama Satgas MBG Provinsi Sumbar di Aula Kantor Gubernur, Senin (12/10).
“Keamanan pangan harus menjadi prioritas utama. Kita tidak boleh berkompromi terhadap hal-hal yang dapat mengancam keselamatan anak-anak penerima manfaat program ini,” tegasnya.
Mahyeldi mengatakan MBG merupakan program strategis nasional yang bertujuan meningkatkan pemenuhan gizi masyarakat. Program tersebut juga berpotensi menggerakkan perekonomian daerah. Namun, pelaksanaannya harus menjamin makanan yang aman, berkualitas, dan memenuhi standar kesehatan.
Karena itu, dia meminta pengawasan dilakukan sejak pemilihan bahan baku, penyimpanan, pengolahan, pengemasan, hingga pendistribusian makanan. Setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) harus menerapkan standar higiene dan sanitasi. Pengelola juga perlu memperhatikan rentang waktu antara proses memasak dan penyajian makanan.
“Pengawasan ini tidak bisa dilakukan sendiri-sendiri. Harus ada koordinasi yang kuat, pembagian tanggung jawab yang jelas, dan tindak lanjut yang terukur. Kita ingin mencegah terulangnya kasus keracunan dalam pelaksanaan MBG di Sumbar,” ujarnya.
Mahyeldi menegaskan, apabila terjadi kasus keracunan yang berkaitan dengan makanan MBG, operasional dapur harus dihentikan sementara untuk penanganan dan evaluasi. Pemerintah kabupaten dan kota bersama Satgas terkait juga harus memastikan setiap kasus ditindaklanjuti sesuai kewenangan dan ketentuan yang berlaku.
Selain menjaga keamanan pangan, Mahyeldi mendorong pelaksanaan MBG agar memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat. Petani, produsen pangan, dan pelaku usaha lokal diharapkan memperoleh peluang lebih besar melalui penggunaan bahan pangan dari daerah sekitar. Langkah tersebut juga berpotensi memperluas pasar produk masyarakat dan menggerakkan perekonomian nagari.
Dia mengatakan upaya tersebut dapat disinergikan dengan program Pemerintah Provinsi Sumbar, seperti Nagari Creatif Hub dan Klinik UMKM. Kedua program itu diharapkan memperkuat kapasitas usaha, memperluas pemasaran, serta meningkatkan daya saing produk lokal.
“Program ini harus memberikan manfaat dari sisi kesehatan sekaligus ekonomi. Bahan pangan yang digunakan diharapkan berasal dari daerah sekitar dapur MBG, sehingga usaha masyarakat ikut bergerak dan kesejahteraan mereka meningkat,” ungkapnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pangan Provinsi Sumbar Iqbal Ramadi Payana menjelaskan pertemuan tersebut bertujuan memperkuat sinergi lintas sektor dalam mengawasi keamanan pangan program MBG. Kegiatan itu diikuti sekitar 100 peserta, terdiri atas Satgas MBG Provinsi Sumbar, Satgas MBG dari 19 kabupaten dan kota, koordinator wilayah SPPG, perangkat daerah, serta instansi teknis terkait.
Melalui pertemuan tersebut, pemerintah berharap seluruh pihak memiliki pemahaman yang sama mengenai standar keamanan pangan. Forum itu juga menjadi sarana mengidentifikasi kendala di lapangan serta memperkuat mekanisme komunikasi, pelaporan, dan penanganan masalah secara cepat dan tepat.
Koordinasi yang kuat diharapkan mendukung pelaksanaan MBG yang aman dan berkualitas sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia serta mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. (Bdr)
