SOLOK — Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Pratikno, meminta penanganan korban banjir bandang atau galodo di Kabupaten Solok berjalan cepat. Pencarian korban hilang, pemenuhan kebutuhan dasar, pembersihan sungai hingga mitigasi bencana susulan menjadi perhatian pemerintah selama masa tanggap darurat.
Pratikno meninjau langsung lokasi terdampak galodo di Kabupaten Solok, Kamis (24/9/2026). Ia melihat kondisi masyarakat terdampak sekaligus memastikan penanganan bencana berjalan cepat.
Pratikno bersama Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah, Kepala BNPB Suharyanto, Bupati Solok Jon Firman Pandu serta pihak terkait menggelar rapat koordinasi di Posko Utama. Rapat membahas percepatan penanganan bencana.
Pratikno menekankan penanganan masyarakat terdampak harus berjalan bersamaan dengan mitigasi bencana susulan. Pemerintah perlu memastikan kebutuhan dasar warga terpenuhi. Pencarian korban yang masih hilang juga harus terus dilakukan.
“Dalam masa tanggap darurat, pencarian korban yang masih hilang dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat menjadi prioritas. Pada saat yang sama, kita juga harus mengantisipasi potensi bencana susulan,” ujarnya.
Pratikno mengatakan penanganan bencana tidak berhenti pada masa tanggap darurat. Pemerintah perlu menyiapkan rehabilitasi dan rekonstruksi melalui kajian menyeluruh. Langkah tersebut diperlukan untuk mengurangi risiko bencana serupa.
Gubernur Sumbar Mahyeldi mengatakan normalisasi sungai dan saluran air menjadi salah satu prioritas penanganan bencana di Kabupaten Solok. Langkah itu penting karena potensi hujan dengan intensitas tinggi masih terjadi di kawasan tersebut.
“Karena memang, berdasarkan prakiraan BMKG curah hujan masih berpotensi tinggi, oleh sebab itu kita mengusulkan agar normalisasi sungai menjadi salah satu prioritas selain pencarian korban dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terdampak,” katanya.
Mahyeldi meminta seluruh pemerintah kabupaten dan kota di Sumbar melakukan susur sungai secara berkala. Pemeriksaan diperlukan untuk menemukan pohon tumbang, material longsoran atau hambatan lain yang dapat mengubah arah aliran air.
“Seluruh sungai yang ada di Sumbar kita harapkan disusuri oleh masing-masing pemerintah kabupaten/kota, untuk dicek apakah ada hambatan atau ada potensi longsoran. Itu penting agar bencana serupa tidak kembali terjadi di Sumbar,” ujarnya.
Untuk jangka panjang, Mahyeldi mendorong kajian kebencanaan secara menyeluruh. Kajian tersebut diperlukan untuk memetakan risiko bencana di Sumbar. Pemerintah dapat melibatkan Universitas Andalas melalui Pusat Studi Kebencanaan dengan dukungan BNPB dan pemerintah pusat.
Kepala BNPB Suharyanto menegaskan penanganan korban, masyarakat terdampak dan kebutuhan dasar harus berjalan bersamaan. Pencarian korban yang masih hilang diminta terus dilanjutkan dengan mengerahkan seluruh sumber daya yang tersedia.
Suharyanto juga meminta warga yang masih berada di pengungsian tidak terlalu lama tinggal di tenda. Pemerintah daerah diminta segera mendata kondisi setiap keluarga. Data tersebut menjadi dasar penentuan bantuan, termasuk tempat tinggal sementara.
Warga dapat ditempatkan di rumah keluarga atau mendapatkan hunian sementara. Pemerintah perlu menentukan kebutuhan berdasarkan kondisi masing-masing keluarga terdampak.
Untuk tahap pemulihan, BNPB mendorong percepatan penyusunan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P). Dokumen tersebut menjadi dasar menentukan kebutuhan perbaikan rumah, fasilitas umum dan infrastruktur. Rencana itu juga mencakup kemungkinan pembangunan pengendali bencana maupun relokasi jika diperlukan. BNPB sebelumnya juga menempatkan R3P sebagai instrumen penting dalam proses pemulihan pascabencana.
Bupati Solok Jon Firman Pandu melaporkan dua warga sebelumnya dinyatakan hilang. Satu korban ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Satu korban lainnya masih dalam pencarian. Tim gabungan terus menyisir kawasan bantaran sungai terdampak galodo.
Jon Firman Pandu juga melaporkan 44 rumah warga terdampak. Sebanyak 11 rumah mengalami kerusakan berat. Sebanyak 32 rumah mengalami kerusakan ringan. Bencana juga berdampak pada lahan pertanian, infrastruktur serta sejumlah gedung perkantoran.
Kerusakan gedung perkantoran turut mengganggu pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Solok. Kondisi tersebut sebelumnya juga menjadi perhatian Pemprov Sumbar dalam penanganan bencana di kawasan pusat pemerintahan Kabupaten Solok.
Untuk kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi, Pemkab Solok memperkirakan kebutuhan anggaran sekitar Rp819 miliar. Anggaran tersebut mencakup pembangunan sabo dam sekitar Rp250 miliar, normalisasi sungai sekitar Rp300 miliar, perbaikan rumah warga, lahan pertanian, gedung perkantoran serta sarana dan prasarana umum.
Pada masa tanggap darurat, Pemkab Solok juga membutuhkan sejumlah peralatan untuk mempercepat penanganan. Peralatan tersebut meliputi mini ekskavator untuk menjangkau lokasi yang sulit dimasuki alat berat, breaker untuk memecah material batu berukuran besar serta sekitar 10 tenda berukuran besar.
Tenda tersebut akan digunakan sebagai lokasi pelayanan sementara. Fasilitas itu dibutuhkan agar pelayanan publik tetap berjalan selama proses penanganan bencana.
Jon Firman Pandu mengatakan Pemkab Solok terus memenuhi kebutuhan warga yang mengungsi. Kebutuhan tersebut meliputi selimut, matras, obat-obatan serta kebutuhan kelompok rentan, anak-anak, bayi dan balita.
Sebagian warga terdampak sementara ditampung di rumah dinas Bupati dan Wakil Bupati. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan kebutuhan dasar dan kesehatan warga tetap terpenuhi selama masa tanggap darurat. (Bdr)
