PADANG — BRI Cabang Khatib Sulaiman memperkuat sinergi dengan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai melalui penandatanganan kerja sama pengelolaan keuangan dan layanan perbankan, Kamis (17/9/2026).
Penandatanganan dilakukan Pimpinan BRI Cabang Khatib Sulaiman Anang Sigit Harwanto bersama Bupati Kepulauan Mentawai Rinto Wardana. Kegiatan tersebut turut dihadiri RCEO BRI Region 3 Padang Ganjar Fardian serta RMBH BRI Region 3 Padang Deden Dennie Nurzaman.
Kerja sama tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat hubungan kelembagaan BRI dengan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai. Kolaborasi diarahkan untuk mendukung pengelolaan keuangan daerah serta pemanfaatan layanan perbankan sesuai kebutuhan pemerintah daerah.
Pimpinan BRI Cabang Khatib Sulaiman Anang Sigit Harwanto mengatakan penandatanganan kerja sama menjadi momentum penting untuk memperkuat kolaborasi kedua pihak.
“Melalui kerja sama ini, kami berharap sinergi antara BRI dan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai dapat semakin kuat, khususnya dalam mendukung pengelolaan keuangan dan pemanfaatan layanan perbankan. BRI berkomitmen untuk terus memberikan layanan yang optimal serta mendukung kebutuhan pemerintah daerah melalui solusi perbankan yang relevan,” ujarnya.
Menurut Anang, sinergi dengan pemerintah daerah menjadi bagian dari komitmen BRI memperluas kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan. Kerja sama tersebut diharapkan memberi manfaat bagi pemerintah daerah serta mendukung peningkatan kualitas layanan perbankan.
BRI Cabang Khatib Sulaiman akan menjaga komunikasi dengan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai. Kolaborasi juga diperkuat bersama berbagai pemangku kepentingan lainnya.
Langkah tersebut menjadi bagian dari komitmen BRI untuk hadir sebagai mitra strategis pemerintah daerah. BRI berupaya mendukung kebutuhan layanan perbankan serta aktivitas ekonomi masyarakat di wilayah Kepulauan Mentawai.
Kerja sama tersebut diharapkan memperkuat hubungan kelembagaan BRI dengan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai. Kolaborasi juga menjadi ruang untuk menghadirkan layanan perbankan yang sesuai dengan kebutuhan pemerintah daerah. (Bdr)
