PADANG – Pemerintah Kota Padang memperkuat literasi ekonomi dan keuangan syariah bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Perusahaan Umum Daerah (Perumda) se-Kota Padang. Kegiatan berlangsung di Aula Dinas Kesehatan Kota Padang, Rabu (9/9/2026).
Wakil Wali Kota Padang Maigus Nasir mengatakan, penguatan literasi tersebut menjadi bagian dari komitmen Pemko Padang dalam menjalankan tata kelola pemerintahan yang selaras dengan landasan agama dan budaya. Pemko Padang mulai menerapkan metode pengelolaan keuangan berbasis syariah secara bertahap sejak Juli 2026.
“Sejak bulan Juli lalu, kita sudah menerapkan metode pengelolaan keuangan berbasis syariah. Alhamdulillah, Pemko Padang meraih penghargaan Terbaik 1 Anugerah Adinata Syariah 2026 tingkat Provinsi Sumatera Barat,” ujarnya.
Penghargaan tersebut menjadi dorongan bagi Pemko Padang untuk memperluas pemahaman aparatur terhadap ekonomi dan keuangan syariah. Edukasi juga bertujuan menyamakan persepsi jajaran pemerintah dalam menerapkan kebijakan tersebut.
Pemko Padang menilai penerapan prinsip syariah membutuhkan pemahaman yang kuat. Literasi yang belum merata menjadi salah satu faktor penerapan prinsip syariah belum berjalan optimal. Karena itu, pelatihan diarahkan agar kebijakan tidak sekadar berjalan karena perintah.
“Kita ingin kebijakan ini berjalan bukan sekadar karena pendekatan power atau perintah, melainkan karena seluruh jajaran memiliki pemahaman yang sama bahwa pengelolaan berbasis syariah ini adalah hal penting yang harus kita tindak lanjuti bersama,” tegasnya.
Para peserta mendapat pemahaman mengenai pengelolaan ekonomi dan keuangan berbasis syariah. Perwakilan OPD dan Perumda juga mendapat amanah untuk menyosialisasikan kembali materi tersebut di lingkungan kerja masing-masing secara berkelanjutan.
Kegiatan tersebut dihadiri Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Kota Padang Indra Noveri serta perwakilan OPD dan Perumda di lingkungan Pemko Padang. Langkah ini diharapkan memperkuat penerapan ekonomi syariah secara lebih luas di lingkungan pemerintahan.
Pemko Padang mendorong ASN tidak hanya memahami kebijakan, tetapi juga mampu menerapkannya dalam pelaksanaan tugas. Kesamaan pemahaman di setiap perangkat daerah diharapkan memperkuat tata kelola keuangan yang sesuai prinsip syariah. (bdr)
