PADANG – Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah, mengajak seluruh bupati dan wali kota di Sumatera Barat mempercepat sertifikasi halal sekaligus membangun ekosistem halal yang terintegrasi. Langkah tersebut dinilai penting untuk meningkatkan daya saing daerah, memperkuat pelaku UMKM, serta memperluas akses pasar nasional hingga internasional.
Ajakan itu disampaikan Mahyeldi saat membuka Rapat Koordinasi Kepala Daerah se-Sumatera Barat bertema Komitmen Kepala Daerah dalam Mendukung Percepatan Sertifikasi Halal dan Pembangunan Ekosistem Halal di Sumatera Barat di Auditorium Gubernuran Sumbar, Selasa (4/8/2026). Kegiatan itu menghadirkan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) RI, Ahmad Haikal Hasan, sebagai keynote speaker.
Mahyeldi menegaskan, sertifikasi halal tidak lagi dipandang sekadar sebagai kewajiban syariat, melainkan telah menjadi instrumen strategis untuk meningkatkan daya saing ekonomi, melindungi konsumen, serta memperkuat posisi produk lokal di pasar global.
“Halal bukan lagi sekadar kewajiban menjalankan syariat Islam. Halal telah menjadi instrumen penting untuk meningkatkan daya saing daerah, memperkuat perlindungan konsumen, memperluas akses pasar, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis nilai,” ujar Mahyeldi.
Menurutnya, Sumatera Barat memiliki modal sosial yang kuat karena nilai halal telah menyatu dengan falsafah Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah (ABS-SBK). Nilai tersebut menjadi identitas masyarakat Minangkabau sekaligus kekuatan dalam mengembangkan ekonomi halal.
“Ketika kita berbicara mengenai sertifikasi halal, sesungguhnya kita sedang memperkuat identitas daerah sekaligus meningkatkan daya saing Sumatera Barat,” katanya.
Mahyeldi menjelaskan, komitmen pemerintah daerah terhadap pengembangan halal telah dituangkan dalam RPJMD provinsi maupun kabupaten dan kota. Komitmen itu juga diperkuat melalui Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pariwisata Halal. Hingga saat ini, sebanyak 72.385 pelaku usaha telah mengikuti program sertifikasi halal, 110.114 sertifikat halal telah diterbitkan, dan 246.332 produk telah bersertifikat halal.
“Capaian ini merupakan hasil kolaborasi pemerintah daerah, BPJPH, Kementerian Agama, perguruan tinggi, pendamping halal, dan para pelaku usaha. Namun pekerjaan kita belum selesai. Yang harus kita bangun adalah ekosistem halal yang berkelanjutan agar Sumatera Barat semakin siap menjadi pusat industri dan wisata halal di Indonesia,” tegasnya.
Mahyeldi mengajak seluruh kepala daerah menjadikan percepatan sertifikasi halal sebagai program prioritas menjelang pemberlakuan wajib sertifikasi halal pada 17 Oktober 2026. Ia juga meminta dukungan BUMN, BUMD, perbankan, lembaga keuangan, dunia usaha, dan perguruan tinggi untuk memperluas pembiayaan, pendampingan, serta pemberdayaan UMKM.
Sementara itu, Kepala BPJPH RI Ahmad Haikal Hasan menilai industri halal telah menjadi kekuatan ekonomi dunia. “Halal adalah daya saing. Kalau produk luar masuk ke Indonesia dengan label halal sementara UMKM kita tidak memiliki sertifikat halal, bagaimana produk kita bisa dipilih pasar?” ujar Haikal.
Ia menyebut jumlah sertifikat halal meningkat dari sekitar 600 ribu menjadi lebih dari 3,3 juta sertifikat, dengan target mencapai 7 juta sertifikat pada 2026. Menurutnya, percepatan tersebut akan memperkuat posisi UMKM Indonesia di pasar global sekaligus meningkatkan kontribusi ekonomi halal nasional. (Bdr)
