PADANG — Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur’an (LPTQ) Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) mulai mematangkan penyusunan program kerja prioritas beserta kebutuhan anggaran untuk tahun 2026 hingga 2027. Langkah tersebut dibahas dalam rapat kerja yang digelar di Ruang Pertemuan Masjid Raya Syekh Ahmad Khatib Al Minangkabawi Sumbar, Jumat (8/5/2026).
Rapat dipimpin Ketua Harian LPTQ Sumbar, Prof. Dr. Ikhwan Matondang, serta diikuti jajaran pengurus dan perwakilan bidang di lingkungan LPTQ Sumbar. Agenda tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat arah program organisasi agar lebih terukur dan tepat sasaran.
Sekretaris II LPTQ Sumbar, Afrizal menjelaskan rapat kerja itu merupakan tindak lanjut dari rapat koordinasi perdana yang telah dilaksanakan pada akhir Februari lalu. Fokus pembahasan diarahkan pada penyusunan rancangan program kerja dan kebutuhan anggaran organisasi untuk dua tahun mendatang.
“Rapat ini menjadi langkah lanjutan untuk merumuskan program prioritas beserta rincian kebutuhan anggarannya, sehingga pelaksanaan kegiatan LPTQ ke depan dapat berjalan lebih terarah dan terukur,” ujarnya.
Ketua Harian LPTQ Sumbar, Prof. Dr. Ikhwan Matondang mengatakan meskipun proses penyusunan program masih berlangsung, sejumlah agenda strategis telah dijalankan karena kebutuhan organisasi yang bersifat mendesak.
“Salah satu kegiatan yang telah dilaksanakan adalah seleksi kafilah Sumbar untuk menghadapi MTQ Nasional Tahun 2026 yang digelar pada akhir April lalu,” katanya.
Menurut Ikhwan, penyelesaian dokumen program kerja dan rincian anggaran harus segera dituntaskan karena tahapan penyusunan anggaran pemerintah daerah terus berjalan, termasuk untuk anggaran perubahan tahun 2026.
Ia menyebutkan, pada perubahan anggaran tahun 2026, LPTQ Sumbar diperkirakan memperoleh dukungan dana hibah dari Pemerintah Provinsi Sumbar sebesar Rp300 juta. Sementara pada tahun 2027, dukungan hibah diproyeksikan meningkat menjadi Rp1 miliar.
“Dalam penyusunan anggaran ini kita mesti realistis dan terukur berdasarkan skala prioritas kebutuhan, mengingat rencana dukungan anggaran dari pemerintah daerah dan sponsor juga terbatas,” ujar Prof. Dr. Ikhwan Matondang.
Ia meminta seluruh bidang segera menyampaikan usulan program paling lambat Minggu (10/5/2026), baik dalam bentuk program unggulan maupun rincian kebutuhan anggaran pendukung.
“Usulan tersebut tidak hanya untuk program tahun 2026, tetapi juga tahun 2027. Insya Allah Selasa depan usulan itu akan kita tuangkan dalam bentuk permohonan dukungan anggaran LPTQ yang nantinya disampaikan kepada pemerintah daerah dan pihak sponsor,” katanya.
Dalam rapat tersebut, Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Setdaprov Sumbar, Edi Dharma menekankan pentingnya percepatan finalisasi kebutuhan anggaran agar dapat segera diusulkan kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Sumbar melalui Biro Kesra.
Menurutnya, waktu pengusulan anggaran perubahan tahun 2026 semakin terbatas sehingga seluruh kebutuhan harus segera diselesaikan dan disusun secara efektif.
Terkait kebutuhan kendaraan operasional, Edi Dharma menyarankan LPTQ menggunakan pola sewa sementara melalui transportasi umum maupun kendaraan harian berbasis kebutuhan operasional.
“Skema sewa itu banyak untungnya. Selain tidak perlu mengeluarkan biaya perawatan, dalam operasionalnya juga bisa menggunakan BBM bersubsidi. Sementara kendaraan plat merah tidak boleh menggunakan BBM bersubsidi sehingga biaya operasional menjadi lebih tinggi,” ujarnya.
Selain itu, Edi Dharma juga mendorong pemanfaatan fasilitas milik pemerintah untuk pelaksanaan Training Center (TC), baik aset Pemprov Sumbar maupun Kanwil Kementerian Agama agar kegiatan lebih efisien dari sisi pembiayaan.
“Kita di Pemprov memiliki sarana prasarana yang cukup memadai untuk mendukung pelaksanaan TC. Saya yakin hal yang sama juga ada di Kanwil Kemenag. Sebaiknya itu yang kita optimalkan mengingat ketersediaan anggaran kita terbatas,” pungkasnya.(Bdr)
