PADANG — Mahyeldi memaparkan langkah cepat Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam menyiapkan perencanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana yang terjadi pada November 2025. Paparan tersebut disampaikan saat kunjungan kerja Komisi I DPR RI dalam masa reses di Sumatera Barat, Jumat (6/3/2026).
Pertemuan berlangsung di Gedung Sapta Marga Kodam I Bukit Barisan. Kegiatan menjadi ruang berbagi informasi antara pemerintah daerah dan DPR RI sekaligus menyerap aspirasi masyarakat terkait kondisi daerah pascabencana.
Mahyeldi menjelaskan Pemerintah Provinsi Sumbar bersama unsur Forkopimda bergerak cepat sejak awal terjadinya bencana. Langkah tersebut mencakup penyusunan dokumen perencanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana atau R3P.
“Alhamdulillah saat menghadapi musibah bencana pada November 2025 lalu, kami bersama Forkopimda Sumatera Barat dapat bergerak kompak sehingga penyiapan R3P bisa dilakukan dengan cepat,” ujar Mahyeldi.
Ia menilai kekompakan serta koordinasi intensif antarunsur pemerintah menjadi kunci percepatan penyusunan perencanaan. Pemerintah daerah juga menyiapkan dashboard perencanaan berbasis satu data untuk mendukung proses tersebut.
“Kami memiliki dashboard satu data perencanaan di Sumbar. Koordinasi juga kami lakukan secara intens, bahkan rapat bisa berlangsung dua kali sehari, pagi dan malam, agar proses perencanaan berjalan lebih cepat dan terarah,” ujar Mahyeldi.
Mahyeldi menyebut penyusunan dokumen R3P dapat diselesaikan dalam waktu relatif singkat. Pemerintah daerah berharap dukungan pemerintah pusat agar proses rehabilitasi dan rekonstruksi segera terlaksana.
“Kita berharap dukungan dana sebesar Rp21,4 triliun dari pemerintah pusat dapat membantu percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi di Sumatera Barat,” ujar Mahyeldi.
Mahyeldi juga menyampaikan dalam rapat bersama ketua satgas dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, disampaikan bahwa Transfer ke Daerah yang sebelumnya direferensikan di tingkat pusat akan dikembalikan secara bertahap.
Dave Akbarshah Fikarno Laksono menyebut informasi yang dipaparkan pemerintah daerah menjadi gambaran penting bagi DPR RI dalam memahami kondisi daerah secara langsung. “Kunjungan kerja masa reses memberi kesempatan bagi anggota DPR mendengar aspirasi masyarakat serta memahami tantangan daerah, termasuk penanganan bencana,” ujar Dave Akbarshah Fikarno Laksono. (bdr)
