PADANG – Wali Kota Padang, Fadly Amran, mengikuti forum Rembuk dan Bincang-Bincang Otonomi Daerah (Reboan) bersama Kementerian Dalam Negeri secara daring dari Gedung Putih Rumah Dinas Wali Kota Padang, Rabu (29/4/2026).
Forum rutin yang digelar setiap Rabu tersebut dipimpin Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri, Cheka Virgowansyah, dan diikuti sejumlah kepala daerah dari berbagai wilayah di Indonesia.
Dalam kesempatan itu, Fadly menyampaikan sejumlah persoalan pascabencana November 2025 yang dihadapi Kota Padang, terutama terkait perubahan sempadan sungai yang berdampak pada penyesuaian Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).
“Kami berharap percepatan penetapan ini dapat difasilitasi, baik melalui BNPB maupun Kementerian ATR/BPN, sehingga memiliki dasar ilmiah dan legal yang kuat,” katanya.
Menurutnya, perubahan sempadan sungai berpotensi menambah sekitar 500 rumah terdampak yang perlu direlokasi.
Selain itu, Fadly juga menyoroti persoalan sedimentasi sungai pascabencana. Ia menyebut, meski telah masuk dalam dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P), tidak seluruh titik dapat dilakukan pengerukan karena pertimbangan teknis.
“Kami mengusulkan agar dibuka peluang izin tambang dalam rangka normalisasi sungai bagi pihak swasta. Dengan melibatkan swasta, proses normalisasi bisa lebih cepat,” katanya.
Fadly turut menyampaikan kesiapan Kota Padang untuk menjadi kota gastronomi dunia melalui pengajuan ke UNESCO.
Ia mengusulkan kawasan Kota Tua Padang sebagai titik utama karena mencerminkan kemajemukan budaya dan sejarah kota.
“Kami berharap dukungan lintas kementerian agar Padang menjadi proyek prioritas, seperti pengembangan kawasan kota tua di Semarang,” katanya.
Menanggapi hal tersebut, Cheka Virgowansyah menyatakan perubahan kawasan rawan bencana dapat menjadi dasar dalam penyesuaian RTRW daerah.
“RTRW ditetapkan pemerintah daerah, namun harus berbasis rekomendasi teknis dari ATR/BPN. Kami akan membantu percepatan koordinasi,” katanya.
Ia juga menyambut baik rencana pengajuan Kota Padang sebagai kota gastronomi dunia. Menurutnya, kekuatan data historis menjadi kunci dalam proses penilaian.
“Kawasan kota tua dengan nilai sejarah tinggi memiliki peluang besar untuk ditetapkan sebagai kota warisan dunia. Kami mendorong proses pengajuan ke UNESCO berjalan paralel dengan dukungan kementerian terkait,” katanya. (Bdr)
