PADANG — Pemerintah Kota Padang bersama Pemerintah Provinsi Sumatera Barat memperkuat sinergi percepatan pemulihan pascabencana hidrometeorologi melalui rapat koordinasi di Gedung Putih Kediaman Resmi Wali Kota Padang, Jumat (6/3/2026).
Rapat tersebut dihadiri Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah, Wakil Wali Kota Padang Maigus Nasir, serta sejumlah kepala organisasi perangkat daerah dari pemerintah provinsi dan pemerintah kota.
Pertemuan membahas sejumlah isu strategis. Pembahasan meliputi penanganan dampak banjir bandang dan tanah longsor, pembangunan hunian tetap bagi warga terdampak, serta kebutuhan anggaran pemulihan infrastruktur.
Mahyeldi menegaskan pentingnya sinergi pemerintah provinsi dan pemerintah kota dalam mempercepat pemulihan pascabencana. Ia menilai Kota Padang memiliki peran penting dalam perekonomian daerah.
“Sebagai ibu kota provinsi, Padang memiliki peran sangat penting bagi Sumatera Barat. Sekitar 25 persen aktivitas ekonomi provinsi bertumpu di kota ini. Karena itu, sinergi kebijakan dan pembangunan antara provinsi dan kota harus terus diperkuat,” ujar Mahyeldi.
Ia juga menilai penguatan kolaborasi menjadi langkah penting di tengah tantangan fiskal daerah. Tantangan tersebut mencakup pemotongan transfer ke daerah serta dampak bencana yang membutuhkan penanganan cepat.
“Melalui sinkronisasi program antara OPD provinsi dan kota, potensi daerah dapat dimaksimalkan sekaligus mengefisienkan penggunaan anggaran. Di Padang terdapat dukungan kuat terhadap optimalisasi pajak daerah. Ke depan kita juga memperkuat konsep aliansi pariwisata antar daerah agar manfaat ekonomi dirasakan merata,” ujar Mahyeldi.
Maigus Nasir menyampaikan Pemerintah Kota Padang menyiapkan langkah percepatan pemulihan dampak banjir bandang dan tanah longsor yang terjadi pada akhir 2025.
“Saat ini sekitar 120 kepala keluarga menempati hunian sementara di Rumah Nelayan dan Rusunawa Lubuk Buaya serta huntara mandiri di Pauh hasil kolaborasi berbagai pihak. Kami juga menyiapkan tiga lokasi pembangunan hunian tetap di eks Bumi Perkemahan Balai Gadang, kawasan Pauh, dan Simpang Haru bagi warga yang rumahnya rusak berat atau hanyut akibat bencana,” ujar Maigus Nasir.
Ia menambahkan Pemerintah Kota Padang menghadapi tantangan besar dalam pemulihan infrastruktur pascabencana. Total kerusakan diperkirakan mencapai Rp1,3 triliun dan kerugian sekitar Rp1,6 triliun.
“Sektor infrastruktur menjadi prioritas utama dengan kebutuhan anggaran lebih dari Rp3 triliun. Perbaikan meliputi jalan, jembatan, sistem pengairan, sarana air bersih, dan sanitasi. Kerusakan Irigasi Gunung Nago memicu krisis air bersih di Kecamatan Pauh dan Kuranji. Percepatan normalisasi Sungai Batang Kuranji juga menjadi kebutuhan mendesak untuk mengurangi risiko banjir ke depan,” ujar Maigus Nasir. (Bdr)
