PADANG — Pemerintah Provinsi Sumatera Barat memperkuat perhutanan sosial sebagai instrumen strategis penguatan ekonomi masyarakat sekitar kawasan hutan melalui Bimbingan Teknis Penyusunan Rencana Usaha Perhutanan Sosial.
Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah menyatakan kegiatan ini meningkatkan kapasitas kelompok pengelola perhutanan sosial agar usaha berjalan terarah, berkelanjutan, serta sesuai kebutuhan pasar.
“Melalui kegiatan ini, kapasitas kelompok pengelolaan perhutanan sosial di Sumatera Barat meningkat serta mampu mengembangkan usaha sesuai kebutuhan pasar,” ujar Mahyeldi Ansharullah.
Gubernur Sumbar menegaskan perhutanan sosial tidak lagi dipandang sebagai program pengelolaan hutan semata, melainkan bagian strategi pembangunan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan.
“Perhutanan sosial menjadi solusi strategis pengelolaan hutan agar tetap lestari serta memberi manfaat ekonomi berkelanjutan bagi masyarakat,” ungkap Mahyeldi Ansharullah.
Ia menyampaikan kebijakan perhutanan sosial memberi ruang dan kepercayaan kepada masyarakat untuk mengelola kawasan hutan secara mandiri, bertanggung jawab, serta berkelanjutan dengan menjaga kelestarian lingkungan.
Gubernur mengungkapkan luasan perhutanan sosial di Sumatera Barat telah mencapai 340 ribu hektare. Capaian tersebut berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat. Sejak 2025, rata-rata pendapatan petani hutan mencapai Rp3,1 juta per bulan.
Menurutnya, keberhasilan perhutanan sosial ditentukan kualitas pengelolaan di tingkat Kelompok Perhutanan Sosial dan Kelompok Usaha Perhutanan Sosial. Penyusunan RUPS menjadi tahapan penting dalam memperkuat perencanaan usaha, tata kelola kelembagaan, serta daya saing produk hasil hutan.
“Kami mendorong pengelola KPS dan KUPS berinovasi, meningkatkan produktivitas, serta memperluas akses pasar. Pengelolaan berorientasi usaha membuka lapangan kerja dan memberi nilai tambah ekonomi,” tegas Mahyeldi Ansharullah.
Bimbingan teknis ini diselenggarakan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat selama dua hari. Kegiatan ini memperkuat kelembagaan dan usaha KPS dan KUPS, mendorong peningkatan level KUPS dari Silver ke Gold maupun Gold ke Platinum, serta mendukung pencapaian Rencana Operasional FOLU Net Sink 2030.
Sebanyak 90 peserta mengikuti kegiatan ini. Peserta terdiri dari 60 pengelola KPS dan KUPS level Silver dan Gold dari 30 kelompok dengan komoditas ekowisata, agroforestri kopi dan durian, madu, pangan lokal, gaharu, serta rotan.
Kegiatan ini juga diikuti 30 pendamping KPS dan KUPS dari penyuluh kehutanan ASN serta NGO dan CSO.
Gubernur berharap kegiatan ini menghasilkan dokumen RUPS yang siap disahkan, penguatan kelembagaan kelompok, peningkatan kualitas produk, serta pengelolaan hutan yang lestari dan berkelanjutan. (Bdr)
