PADANG – Backlog perumahan di Sumatera Barat masih tinggi, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Tahun 2025 tercatat 6.577 unit rumah terbangun melalui APBD, CSR, dan subsidi. Meski begitu kebutuhan rumah layak huni belum sepenuhnya terpenuhi.
Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi menghadiri Rapat Evaluasi Program dan Kegiatan Pembangunan Perumahan di Auditorium Gubernuran, Jumat (25/9/2025). Acara ini diikuti Dirjen Perumahan Perdesaan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman bersama jajaran, bupati, wali kota, serta kepala OPD terkait.
Mahyeldi menyampaikan apresiasi kepada Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman melalui Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan yang telah menyelenggarakan kegiatan ini. Ia menilai rapat evaluasi menjadi forum penting untuk mengidentifikasi capaian, hambatan, serta tindak lanjut penyediaan perumahan, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
“Pemerintah Provinsi Sumatera Barat komitmen mendukung Program Nasional Tiga Juta Rumah bagi rakyat,” kata Mahyeldi.
Menurutnya rumah adalah kebutuhan dasar setelah sandang dan pangan. Rumah menjadi pusat kehidupan keluarga, tempat pembentukan karakter, serta pondasi tumbuh kembang generasi masa depan.
“Pembangunan perumahan bukan hanya urusan penyediaan fisik bangunan, melainkan peningkatan kualitas hidup, kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan masyarakat dalam kehidupan bermartabat,” ujar Mahyeldi.
Ia menambahkan inflasi daerah kerap bersumber dari tekanan sektor perumahan, termasuk sewa rumah, harga bahan bangunan, hingga akses air bersih dan infrastruktur dasar permukiman. Tantangan pembangunan juga cukup besar seperti backlog (kesenjangan antara jumlah rumah yang dibutuhkan oleh masyarakat dan jumlah rumah yang telah terbangun) perumahan yang masih tinggi bagi masyarakat berpenghasilan rendah, keterbatasan lahan di wilayah perkotaan, serta permasalahan permukiman kumuh.
“Untuk itu perlunya inovasi pembiayaan dan keterlibatan lebih luas dari sektor swasta maupun perbankan,” ucap Mahyeldi.
Mahyeldi menegaskan pembangunan perumahan di Sumbar harus ramah lingkungan, tahan bencana, dan mendukung transisi menuju pembangunan berkelanjutan. Hal ini sesuai dengan Misi 3 Nagari Desa Berbasis Kemajuan dan Misi 5 Membangun Infrastruktur Berkeadilan serta Siap Tanggap Bencana. Tahun 2025 tercatat 6.577 unit rumah bagi MBR telah dibangun atau ditingkatkan kualitasnya dengan dana APBD, CSR, dan subsidi rumah.
Melalui kegiatan evaluasi, Mahyeldi berharap lahir langkah perbaikan agar program semakin tepat sasaran. Ia menekankan pembangunan perumahan perlu berbasis kearifan lokal, termasuk pola permukiman dan arsitektur rumah adat.
“Nilai-nilai tersebut dapat kita integrasikan dalam pembangunan modern agar tidak hanya layak huni, tetapi mencerminkan identitas dan jati diri masyarakat Minangkabau,” sebut Mahyeldi.
Ia juga meminta sinergi lebih kuat antara pemerintah pusat dan daerah agar Sumbar memiliki perumahan layak, sehat, dan berkelanjutan.
“Bupati dan wali kota perlu memperkuat komitmen mewujudkan Sumbar yang lebih maju, sejahtera, dan berdaya saing melalui program tiga juta rumah,” ujar Mahyeldi.
Dalam kesempatan itu, Dirjen Perumahan Perdesaan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Imran, menegaskan pemerintah daerah wajib mendukung program tiga juta rumah yang telah dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.
“Dalam mendukung program tiga juta rumah, setiap pemerintah daerah harus betul-betul agar tidak ada multitafsir,” kata Imran.
Ia menjelaskan pemerintah telah mengambil langkah strategis melalui pembebasan BPHTB dan retribusi PBG bagi MBR. Kebijakan ini bagian dari amanah konstitusi.
“Kalau dilihat backlog perumahan Indonesia sangat luar biasa, ada 9,9 juta KK belum memiliki rumah dan 26,9 juta tinggal di rumah tidak layak huni. Makanya wajar Presiden menggagas tiga juta rumah ini,” ujar Imran.
Imran menyebut program tersebut ditargetkan berjalan hingga 2029 dengan pembangunan rumah tiga juta unit setiap tahun secara gotong royong. Ia menilai sektor perumahan akan menyumbang pertumbuhan ekonomi hingga delapan persen.
“Bidang perumahan sangat diperhatikan oleh Presiden Prabowo,” kata Imran.
Pada acara itu, pemerintah pusat memberikan penghargaan kepada sejumlah pihak. Mahyeldi mendapat penghargaan atas dukungan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman di Sumbar. Kabupaten Kepulauan Mentawai, Kota Padang Panjang, dan Kabupaten Agam juga menerima penghargaan terkait penganggaran bidang perumahan.
Walikota Padang mendapat penghargaan atas pembebasan retribusi PBG bagi MBR. BTN Wilayah Sumbar menerima penghargaan sebagai penyalur FLPP terbanyak, sementara DPD Real Estate Indonesia Sumbar diapresiasi atas pembangunan perumahan khusus MBR.
Imran menutup arahannya dengan harapan pemerintah daerah segera menyampaikan pendataan pembangunan baru maupun renovasi. Ia meminta kebijakan pembebasan PBG dan BPHTB benar-benar diimplementasikan untuk meringankan beban masyarakat. (Bdr)
