PADANG — Pemerintah harus hadir dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Pernyataan ini disampaikan Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi saat memberikan penghargaan kepada 14 OPD atas penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM), di Istana Gubernur, Jumat (11/7/2025).
Mahyeldi menyatakan, pelayanan publik tidak boleh hanya menjadi angka dalam laporan, melainkan harus berdampak langsung.
“Pelayanan publik bukan sekadar angka di laporan, tapi tentang bagaimana kehadiran pemerintah benar-benar dirasakan masyarakat,” kata Mahyeldi.
Penghargaan ini disebut sebagai bentuk apresiasi terhadap kerja keras, dedikasi, dan kolaborasi OPD yang tergabung dalam Tim Penerapan SPM Sumbar.
“Penghargaan ini bentuk pengakuan atas komitmen OPD dalam memastikan layanan dasar benar-benar hadir dan dirasakan manfaatnya,” ujar Mahyeldi.
Mahyeldi menyoroti capaian 99 persen indikator SPM Pemprov Sumbar periode 2022–2024. Ia juga menyebut sejumlah penghargaan nasional yang diraih, seperti Peringkat III Nasional SPM Award 2023 dan Kinerja Terbaik Regional Sumatera dalam SPM Award 2025.
“SPM yang tinggi bukan sekadar prestasi. Itu harus menjadi jalan agar masyarakat merasakan layanan yang adil, merata, dan bermutu. Terutama masyarakat miskin dan rentan,” tegas Mahyeldi.
Sebanyak 14 OPD penerima penghargaan meliputi Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas BMCKTR, Dinas Sosial, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, BPBD, Satpol PP, Dinas Kominfotik, Dinas PMD, Bappeda, BPKAD, Inspektorat, Dinas Dukcapil, serta Biro Pemerintahan dan Otda.
Setiap OPD juga memaparkan capaian SPM terbaru serta tantangan yang dihadapi hingga pertengahan 2025.
Dalam arahannya, Mahyeldi menekankan lima strategi untuk memperkuat keberlanjutan penerapan SPM. Pertama, integrasi indikator dan target SPM ke dalam dokumen perencanaan OPD. Kedua, penetapan target berbasis kebutuhan masyarakat. Ketiga, pemanfaatan pembiayaan alternatif, seperti CSR dan kemitraan swasta. Keempat, koordinasi lintas sektor dan wilayah. Kelima, peningkatan fasilitasi dan pembinaan ke kabupaten/kota.
Asisten Pemerintahan dan Kesra, Ahmad Zakri, menegaskan kegiatan ini menjadi momen konsolidasi lintas-OPD untuk memperkuat komitmen penerapan SPM.
“Kita ingin memastikan seluruh OPD memandang SPM bukan sebagai beban administratif, tapi sebagai alat perubahan. Tantangan teknis harus dijawab dengan kreativitas dan kolaborasi,” ujar Ahmad Zakri.
Ia menyebut Pemprov akan memperkuat sistem pelaporan berbasis data, agar setiap capaian SPM bisa terukur secara objektif dan responsif terhadap masyarakat.
Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menegaskan, SPM merupakan tanggung jawab lintas sektor dan lintas tingkatan. Tujuannya bukan sekadar memenuhi regulasi, tapi menghadirkan negara secara nyata di tengah masyarakat.
“Kalau masyarakat merasa terbantu dan dilayani dengan baik, itulah ukuran keberhasilan yang sesungguhnya,” kata Mahyeldi. (Bdr)
