BUKITTINGGI — Ketua DPRD Sumatera Barat Muhidi meninjau Istana Bung Hatta di Kota Bukittinggi, Sabtu (28/6/2025). Ia menegaskan pentingnya pengembangan Istana Bung Hatta tidak hanya sebagai sumber PAD, tapi juga sebagai magnet wisata yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat.
“Istana Bung Hatta jangan hanya difokuskan sebagai sumber PAD, tetapi juga harus menjadi ikon pariwisata yang kuat. Dengan begitu, keberadaannya bisa berdampak langsung terhadap peningkatan ekonomi masyarakat, terutama pelaku UMKM di sekitarnya,” ujar Muhidi.
Ia menilai bangunan cagar budaya tersebut perlu dikembangkan secara strategis dan berkelanjutan. Menurutnya, peta jalan pengembangan sangat penting agar fungsi dan kontribusinya terhadap daerah dan masyarakat lebih optimal.
“Harus ada peta pengembangan ke depan agar pengelolaan Istana Bung Hatta lebih optimal. Jika ada kebutuhan untuk pengembangan, silakan ajukan. Kami akan tindak lanjuti,” tegas Muhidi.
Ia memastikan DPRD Sumbar mendukung langkah penguatan fungsi Istana Bung Hatta, baik dalam promosi wisata, pelestarian budaya, maupun pemberdayaan ekonomi warga sekitar.
“Kami ingin Istana Bung Hatta tidak hanya menjadi simbol sejarah, tapi juga pusat aktivitas budaya, edukasi, dan ekonomi kreatif. Ini akan memberi manfaat berlapis bagi pemerintah daerah dan masyarakat,” tutup Muhidi.
Kepala Istana Bung Hatta Zulkarnain menyambut langsung kunjungan tersebut. Ia mengungkapkan kendala utama yang dihadapi yaitu terbatasnya anggaran pengembangan sarana dan program.
“Istana Bung Hatta memang cukup sering dikunjungi, terutama oleh siswa dan mahasiswa yang ingin belajar sejarah. Namun sebagai cagar budaya, kami tidak bisa sembarangan menambah atau mengubah struktur bangunan,” jelas Zulkarnain.
Ia menyebut pemanfaatan fasilitas lebih banyak untuk rapat instansi pemerintah daerah. Kegiatan masyarakat umum seperti pesta pernikahan masih minim.
“Dari target omzet yang ditetapkan, baru sekitar enam persen yang tercapai. Tahun lalu target retribusi sebesar Rp500 juta, namun realisasi hanya Rp300 juta. Efisiensi anggaran yang diberlakukan saat ini juga cukup berdampak terhadap tingkat hunian. Bahkan beberapa yang sudah sempat ‘deal’ pembatalan terjadi mendadak di hari pelaksanaan,” papar Zulkarnain.
Ia berharap dukungan lebih besar dari pemerintah provinsi dan DPRD agar pemanfaatan dan promosi Istana Bung Hatta bisa menjangkau lebih luas. Potensi sebagai objek wisata sejarah dan ruang kegiatan masyarakat dinilai masih sangat terbuka. (bdr)
