Peristiwa

Banyak Kegiatan tak Terlaksana, Anggota DPRD Sumbar minta Kepala Dipertahor Dievaluasi

73
×

Banyak Kegiatan tak Terlaksana, Anggota DPRD Sumbar minta Kepala Dipertahor Dievaluasi

Sebarkan artikel ini
Anggota Komisi IV DPRD Sumbar, Bakri Bakar. Foto: Faiz

PADANG – Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) tegas meminta Dinas Perkebunan Tanaman Pangan dan Hortikultura (Dipertahor) Sumbar bekerja lebih optimal dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang dialokasikan.

Anggota Komisi IV DPRD Sumbar, Bakri Bakar pada APBD 2024, sudah mengusulkan aspirasi masyarakat untuk pembangunan irigasi tersier dan Jalan Usaha Tani (JUT) dengan lima paket pekerjaan sebesar Rp1 miliar. Sudah dialokasikan di APBD. Namun, tidak ada yang terlaksana.

Bakri Bakar, Senin (20/1/2025) mengatakan, untuk kegiatan yang pembangunan JUT dan irigasi tersier, telah disepakati pada awal penganggaran. Saat akan dilaksanakan, pihak dinas tidak sanggup untuk mengerjakan.

Seiring dengan berjalannya waktu, pihak Dipertahor pun meyanggupi pengadaan bibit. Setelah disepakati, maka diberitahukan kepada masyarakat. Setelah akan direalisasikan pada APBD Perubahan, juga tidak terlaksana karena bibit tidak mencukupi.

BACA JUGA  Seorang Anak Lelaki Jual Lelaki Dewasa pada Pelanggaran Lelaki Penyuka Sesama Jenis di Bukittinggi

“Jadi gagal lagi,” ungkap Bakri.

Setelah gagal, lanjut Bakri, tentu masuk dalam sisa alokasi anggaran (Silpa). Pada 2025 diharapkan kelompok tani yang dijanjikan jangan sampai tidak mendapatkan bantuan lagi.

“Jika tidak terlaksana lagi pada tahun 2025, maka diharapkan ada evaluasi,” tegasnya.

Dia mengatakan, Kepala Dipertahor Sumbat tidak matang dalam perencanaan. Jika terbatas dalam Sumber Daya Manusia (SDM) internal maka bisa digunakan konsultan dari luar.

Masyarakat telah berharap pada bantuan-bantuan yang dialokasikan melalui pokir, namun tidak terlaksana.

“Kenapa di dinas itu saja yang tidak terlaksana, sementara di dinas lain terlaksana. Hal itu sangat mengecewakan,” katanya.

Hal yang sama juga dirasakan oleh Anggota DPRD Sumbar Fraksi Gerindra Muchlis Yusuf Abit. Dia menekankan Gubernur Sumbar harus mengevaluasi kepala dinas yang tidak melaksanakan program kegiatan yang dialokasikan melalui pokir.

BACA JUGA  Hadir Dampingi Kontingen, Gubernur Mahyeldi Semangati Atlet Sumbar pada PON XXI Aceh-Sumut 2024

Jangan dipermainkan, karena program kegiatan yang dialokasikan melalui pokir hasil rangkuman aspirasi yang dijemput selalama masa reses.

“Pembangunan JUT banyak yang tidak selesai, padahal JUT merupakan sarana penunjang program unggulan gubernur,” katanya.

Dia menyebut ketika program fisik tersebut tidak terlaksana dewan bersangkutan akan menjadi sasaran masyarakat. DPRD dan Pemprov Sumbar penyelenggara pemerintahan daerah, jika suara dewan tidak didengar oleh kepala dinas bersangkutan maka harus dievalusi.

“Kita berharap gubernur untuk mengevaluasi kinerja dinas bersangkutan, agar harmonisasi penyelenggaraan pemerintahan daerah tetap terjaga. Muara deri semuanya koordinasi,” katanya.

Sementara itu Kepala Dinas Dipertahor Sumbar Febrina Tri Susila Putri saat diminta konfirmasi terkait ini, mengatakan belum bisa memberikan keterangan. (Faiz)

BACA JUGA  Curah Hujan Tinggi, 3 Kecamatan di Agam Dilanda Bencana

Comment