PADANG – Pemerintah Provinsi Sumatera Barat terus bergerak untuk memulihkan kondisi pascabencana banjir bandang dan lahar dingin yang melanda tiga kabupaten. Mulai penanganan korban hingga pemulihan perekonomian warga.
Terbaru, Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah mendatangi Kantor Kementerian Pertanian RI (Kementan) di Jakarta, Jum’at (7/6/2024).
Kedatangan itu melaporkan perkembangan proses pendataan lahan masyarakat yang masih berlangsung dan mendorong percepatan pencairan bantuan dari Kementerian Pertanian. Mahyeldi diterima langsung oleh Menteri Pertanian, Amran Sulaiman beserta jajarannya.
“Tujuan kita datang kesini, pertama tentu melaporkan perkembangan proses pendataan yang masih berlangsung dan kedua mengupayakan agar bantuan bisa segera cair,” jelas Mahyeldi.
Hal itu merupakan tindak lanjut dari arahan Mentan saat meninjau satu lokasi terdampak bencana di Sumbar pada (18/5) lalu. Dimana Mentan menjanjikan akan membantu biaya perbaikan lahan dan bibit tanaman yang terdampak bencana sebesar 10 Miliar.
Mahyeldi mengaku saat ini proses pendataan terus dikebut. Bahkan, Dinas Perkebunan Tanaman Pangan dan Holtikultura Sumbar telah bekerjasama dengan Badan Standarisasi Instrumen Holtikultura Kementan untuk melakukan pemetaan lahan masyarakat yang terdampak.
“Hasil sementara dari pemetaan tersebut, ada 6 kategori tingkat kerusakan mulai dari sangat berat sampai ringan,” ungkapnya.
Ia juga menyebut, untuk memperoleh data spasial dan detail dari lahan yang akan diperbaiki, pihaknya juga akan melakukan pemotretan per area terdampak menggunakan drone.
Menyikapi hal tersebut Setjen Kementan, Prihasto Setyanto menyebut anggaran bantuan itu sedang dalam proses revisi DIPA di Direktorat Jendral Anggaran. Sembari menunggu pengesahan anggaran, pihaknya mendorong agar Pemprov Sumbar menyegerakan penuntasan proses pendataan di lapangan.
“Jadi sama-sama kita segerakan, kami upayakan percepatan pencairan bantuan dan Pemprov percepat pendataan,” ajaknya.
Di sektor peternakan, Pemprov Sumbar juga sudah mengajukan ke Kementrian Pertanian RI. Hanya saja, sampai saat ini untuk pengantian ternak terdampak bencana belum ada alokasi anggaraannya.
Karena, fokus kementan pada perbaikan lahan pertanian untuk. Mendukung ketersediaan pangan khususnya tanaman pangan.
“Jadi untuk Pemerintah provinsi, bagi peternak yang tergabung dalam kelompok ternak, menjadi prioritas untuk difasilitasi tahun depan sesuai usulan pemerintah kabuoaten/Kota,”ungkap Kepala Dinas Peternakan Sumbar, Sukarli yang juga ikut mendampingi Gubernur Mahyeldi ke menemui Menteri Pertanian, Amran Sulaiman.
Sedangkan untuk sektor kesehatan, Dinas Kesehatan Sumbar sudah melakukan kajian cepat krisis kesehatan (rapid health assesment) bersama dengan Dinas Kesehatan kab/kota. Menurunkan tim EMT (emergency medical team) bersama tim EMT kab/kota.
Kepala Dinas Kesehatan Sumbar, Lila Yanwar mengatakan selama tanggap darurat, Dinas Kesehatan juga mendirikan Pos pelayanan kesehatan di daerah yang terdampak bersama dinkes kab/kota dengan melibatkan, rumah sakit, Organisasi Profesi, PMI, NGO.
Selanjutnya, mendirikan Pusat Operasi Darurat Kesehatan (HEOC) di kab / kota terdampak dengan pendampingan pusat krisis kesehatan Kemkes. Melakukan pemantauan kesehatan dan pelayanan gizi pada kelompok rentan (ibu,bayi, anak balita, lansia) dan serta pelayanan kesehatan reproduksi. Melakukan surveilans penyakit berpotensi KLB.
“Kita juga memantau ketersediaan sarana bersih, melakukan uji bakteriologis sampel air minum, pemantauan kesehatan lingkungan terutama di dapur umum dan tempat pengungsian, penyemprotan desinfektan berkoordinasi dengan BKK,”ungkap Lila.
Dinas Kesehatan juga memberi bantuan berupa obat obatan, PMT Balita dan Ibu hamil; dan Kantong Mayat. Mobilisasi Pelayanan Kesehatan bersama dinkes kab/kota, RS, organisasi profesi, PMI dan NGO lainnya.
“Kita juga sudah memberikan edukasi Perilaku hidup bersih dan sehat atau (PHBS) di pengungsian. Melakukan pelayanan trauma healing/ pendampingan psikososial bersama dg RSJ HB Saanin, Persi, Organisasi profesi, NGO”pungkasnya.
Sebelumnya, Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sumbar, Hansastri mengungkapkan upaya penanganan bencana yang dilakukan Pemprov Sumbar pascabencana banjir bandang dan lahar dingin juga meliputi normalisasi sungai dan pembersihan material, perbaikan akses jalan ke Lembah Anai yang terputus, pembangunan jembatan bailey, demolis atau pemecahan batu ukuran besar di hulu sungai.
Juga dilakukan modifikasi cuaca yang musim hujan di Gunung Marapi yang berpotensi hujan. Modifikasi cuaca dilakukan agar tidak terjadi bencana saat hujan, karena tim semua di lapangan. Sehingga diarahkan hujan turun di tempat lain.
Merencanakan relokasi rumah di rawan bencana. Rumah yang hanyut tidak dibangun lagi di lokasi yang sama. Tapi disediakan tempat baru. Atas permintaan dari pemerintah kabupaten, ada tanah aset Pemprov Sumbar yang layak di sediakan, yakni di Rambatan Kabupaten Tanah Datar. Aset tanah ini sudah diserahkan seluas 3,6 hektar untuk membangun 150 rumah yang bisa dibongkar pasang.
Termasuk juga kegiatan memasang plang larangan membangun di Lembah Anai. Dalam penanganan bencana juga melibatkan masukan dari Forum Rektor dari 27 perguruan tinggi di Sumbar, banyak masukan strategis. Termasuk juga libatkan mahasiswa KKN.
Untuk tindaklanjut penanganan bencana ini, Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah, terang Hansastri juga sudah temui Komisi V DPR RI, untuk mengusulkan sejumlah dukungan bantuan yang diperlukan untuk penanganan bencana jangka panjang. Termasuk juga ada kunjungan Komisi IV DPR RI yang berkunjung ke Sumbar.
Hansastri juga mengungkapkan, sesuai usulan yang diajukan Gubernur Sumbar kepada Komisi V DPR RI dan Presiden RI Jokowi langsung, untuk penanganan bencana jangka panjang, direncanakan dibangun 56 sabo dam.
“Tahun ini ada 8 sabo dam yang dibangun sampai tahun 2027. Juga akan dibangun alat early warning system (EWS) yang akan memberi peringatan jika ada tanda tanda galodo atau banjir lahar dingin datang dari Gunung Marapi,” terangnya didampingi Kepala Pelaksana (Kalaksa) BPBD Sumbar, Rudy Rinaldy dan Kepala Dinas Kominfotik Sumbar, Siti Aisyah, saat memberikan keterangan pers, Jumat (7/6/2024) di Kantor Dinas Kominfotik Sumbar.
Hansastri mengungkapkan, dukungan penanganan selama status tanggap darurat dari pemerintah pusat cukup besar. Di mana Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto, S.Sos., M.M hadir langsung dan tinggal sekian hari bersama lengkap dengan deputi di lokasi bencana. Juga ada kunjungan Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi) yang membawa bantuan langsung kepada korban bencana.
Termasuk juga kunjungan sejumlah menteri. Yakni, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Menteri Pertanian, Menteri Sosial, Menteri Perdagangan, Menteri Pertahanan. Termasuk juga kunjungan Ketua PMI, Kepala Basarnas, Kepala BMKG, Kepala Badan Pangan Nasional, Istri Panglima TNI dan Staf.
Operasi yang dilakukan selama bencana berupa, pencarian korban yang hilang, pemenuhan kebutuhan dasar korban terdampak, pemetaaan mengkaji penyebab dan dampak bencana, relokasi korban bencana. Juga dilakukan pemecahan batu di hulu sungai, pendampingan masyarakat, perbaikan infrastruktur, sinkronisasi data korban meninggal dan hilang dengan Basarnas dan Tim DVI Polri dan membentuk posko pendamping di Istana Bung Hatta Bukittinggi.
“Terimakasih atas bantuan dan perhatian, kerja keras dan kordinasi yang dilakukan seluruh pihak. Mulai dari Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi), para menteri, kepala lembaga, kepala dan pengurus organisasi terkait. Termasuk TNI dan Polri yang bekerja keras di lapangan,”ucapnya.
Data terakhir dampak bencana banjir bandang dan lahar dingin di Sumbar, korban bencana yang meninggal sebanyak 63 orang. Sebanyak 60 terindifikasi dan tiga belum terindifikasi. Total korban yang masih dilakukan pencarian sebanyak 10 orang. Dari 10 korban yang masih dicari, sebanyak 8 keluarga korban sudah mengikhlaskan.
“Dua keluarga korban lagi sedang dilakukan koordinasi dengan pihak keluarga untuk mengikhlaskan. “Karena setelah status tanggap darurat berakhir 9 Juni, kita akhiri pencarian korban,” terangnya.
Hansastri mengatakan, kondisi terakhir korban terdampak bencana di pengungsian sudah kembali ke rumah masing-masing. Mereka tidak ada lagi di tenda-tenda pengungsian, tetapi mengungsi ke tempat keluarga. Dengan kondisi ini maka dapur umum yang telah didirikan sudah diakhiri. Namun, masih ada beberapa dapur umum yang masih berdiri di tingkat nagari.
Pada kesempatan itu, Hansastri juga menyampaikan data informasi korban, dampak kerusakan yang ditimbulkan dari bencana per kabupaten kota. Di mana, bencana berdampak 4.064 orang mengungsi, rumah rusak sebanyak 1.110 unit, rumah terdampak (1.210 unit), sarana pendidikan (15 unit), sarana kesehatan (2 unit), tempat ibadah (28 unit) dan bangunan lainnya (2 unit).
Bencana yang terjadi juga berdampak terhadap kerusakan sarana perdagangan (227 unit), irigasi (1.202 unit), PDAM/ Pamsimas (23 unit), jembatan (55 unit), jalan (lebih kurang 54 titik), ternak (27.320 ekor), pertanian (lebih kurang 908.003 hektar). “Total kerugian yang ditimbulkan mencapai Rp516 miliar,” ungkap Hansastri yang pada kesempatan itu juga dihadiri sejumlah Kepala OPD Pemprov Sumbar.
Berdasarkan usulan dari seluruh pemerintah kabupaten kota kepada pemerintah pusat, untuk perbaikan dampak kerusakan yang ditimbulkan butuh anggaran mencapai Rp1,6 triliun.
Total anggaran ini juga termasuk perbaikan kerusakan yang ditimbulkan akibat banjir bandang dan longsor yang terjadi pada 7 hingga 8 Mei lalu di sejumlah kabupaten kota di Sumbar. (ADV)
Comment