PADANG-Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah, menekankan pentingnya elektronifikasi dan realisasi nontunai dalam pengelolaan pemerintahan adalah sebuah kemestian.
Hal itu disampaikan Gubernur saat membuka High Level Meeting (HLM) Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) se-Sumbar 2024 di Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Sumbar, Kamis (21/03/2024).
“Modernisasi dapat kita pahami sebagai peningkatan. Maka peningkatan demi peningkatan dalam pengelolaan pemerintah, itu bukan saja dalam rangka melaksanakan amanat undang-undang, melainkan juga tuntunan dalam agama yang dapat bernilai ibadah,” ucapnya.
TP2DD sendiri, adalah satu upaya terpadu dalam memaksimalkan realisasi nontunai dalam penyelenggaraan pemerintah. Juga bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintah itu sendiri.
“Patut dipahami, satu tuntutan kemajuan adalah transparansi atau keterbukaan. Kita di Pemprov Sumbar Alhamdulillah saat ini sudah 100 persen nontunai. Namun beberapa pemerintah kabupaten/kota masih rendah realisasi nontunainya. Masalah dominannya adalah sarana prasarana. Kita sudah surati Kementerian Kominfo untuk permintaan Base Transceiver Station (BTS),” ungkapnya.
Bukan tanpa alasan, Mahyeldi menekankan pentingnya elektronifikasi dan nontunai dalam penyelenggaraan pemerintah. Karena, diyakini dapat memberikan pengembangan dalam kegiatan ekonomi daerah.
Mendorong optimalisasi PAD, meningkatkan akses akan keuangan, sekaligus meningkatkan kontrol atas keuangan.
Kepala Perwakilan BI Sumbar, Endang Kurnia Saputra menyebutkan, saat ini 20 Pemda di Sumbar telah menerapkan elektronifikasi dan digitalisasi. Namun, untuk penerapan realisasi transaksi nontunai, baru Pemprov Sumbar yang sudah 100 persen menerapkan.
“Oleh karena itu, Bank Indonesia bersama jajaran perbankan lain di Sumbar, berkomitmen untuk mendorong dan memfasilitasi realisasi nontunai di seluruh Pemda di Sumbar. Minimal realisasinya 85 persen di setiap daerah,” ucap Endang.(Bdr)
Comment