Politik

Alirman Sori Bersama DPD PKPS Padang Sosialisasikan Empat Pilar Kebangsaan 

181
×

Alirman Sori Bersama DPD PKPS Padang Sosialisasikan Empat Pilar Kebangsaan 

Sebarkan artikel ini

PADANG — Seratusan warga Kota Padang asal Pesisir Selatan yang tergabung dalam Keluarga Besar PKPS (Perkumpulan Keluarga Pesisir Selatan) antusias mengikuti Sosialiasi Empat Pilar MPR-RI dengan pemateri Dr H Alirman Sori, SH, M.Hum, MM, yang dilaksanakan di Hotel Kawana, Jln Thamrin, samping SPBU Ranah, Padang, Sabtu siang (3/2/2024)

Pada kegiatan itu Dr Alirman Sori selaku Anggota MPR-RI-DPD RI Daerah Pemilihan Sumbar juga didampingi pemateri lainnya, Drs Zaitul Ikhlas Saat, MSi, mubaligh kondang asal Pessel dan Drs Ismail Usman, Kanwil Kemenag Sumbar (Oktober 2011-September 20213).

Meski kegiatan Sosialisasi Empat Pilar MPR-Ri yang bertemakan “Pancasila Sebagai Dasar dan Ideologi Negara, UUD NRI Tahun 1945 Sebagai Konstitusi Negara serta Ketetapan MPR, NKRI Sebagai Bentuk Negara, Bhineka Tunggal Ika sebagai Semboyan Negara” dihadiri pengurus DPD PKPS Kota Padang dan Pengurus DPC PKPS Se-Kecamatan Kota Padang, pada kegiatan tersebut juga menghadirkan para mubaligh Kota Padang asal Pessel lainya.

BACA JUGA  Zulkenedi Said Peduli Pemberdayaan Ekonomi Perempuan dengan Menggelar Pelatihan Menjahit

Alirman Sori dalam paparanya mengapresiasi antusias warga Kota Padang-Sumbar dalam mengikuti sosialisasi tersebut yang merupakan kerjasama MPR-RI dengan PKPS Kota Padang.

“Meskipun hujan tapi semangat kita tetap konsisten untuk mengikuti sosialisasi empat pilar yang merupakan rangkaian pemantapan persatuan dan kesatuan Rang Pasisia dalam kehidupan masyarakat, agar memperkuat kembali persatuan dan kesatuan bangsa,” ujar Alirman Sori.

Alirman begitu akrab disapa juga menyampaikan sistem penegakan hukum yang didasarkan pada nilai filosofis yang berorientasi pada kebenaran dan keadilan, nilai sosial yang berorientasi pada tata nilai yang berlaku dan bermanfaat bagi masyarakat, serta nilai yuridis yang bertumpu pada ketentuan perundang-undangan yang menjamin ketertiban dan kepastian hukum.

BACA JUGA  Hari Ini Gugatan Faldo Maldini pada UU Pilkada Disidangkan di MK

“”Di mana pun negara, hukum dijadikan panglima tertinggi suatu negara. Sebuah negara bisa hancur kalau hukum tidak ditegakkan dengan benar. Jika hukum dikondisikan, hukum dibuat alat tipu-tipu. Apa yang harus kita lakukan ke depan, tidak lain, kalau ingin tetap menjaga negara ini, kita harus bangun keadilan dan penegakan hukum,” kata Alirman Sori, Doktoral dalam bidang hukum tata negara ini.

Comment