PADANG – Realisasi kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Barat 2023 menujukan angka menggembirakan. Realisasi pendapatan mencapai 96.10 persen dan realisasi belanja mencapai 93,18 persen dari target Rp6,7 triliun Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).
Angka tersebut disampaikan Gubernur Mahyeldi pada ekspose capaian Sumbar 2023 dan Outlook APBD Sumbar 2024, Selasa (2/1/2023) di Istana Gubernuran Sumbar. Hadir pada kesempatan itu, Kepala Bappeda Sumbar, Medi Iswandi, Kepala Diskominfotik Sumbar, Siti Aisyah dan Kepala Biro Adpim Setdaprov Sumbar Mursalim.
“Kita menargetkan pada 2024 sesuai dengan RKPD kita dapat mewujudkan Sumbar madani dan sejahtera,”sebutnya.
Untuk itu pada 2024, Pemprov Sumbar akan memprioritaskan sejumlah program dalam alokasi anggaran. Ada 7 progam prioritas yang akan dikerjakan pada 2024.
Program itu yakni, rogram sumber daya manusia. Pada program ini dialokasikan untuk sektor pendidikan Rp2,5 triliun, 36,72 persen dari APBD Sumbar 2024. Sektor kesehatan senilai Rp747 miliar atau sekitar 11,14 persen dari APBD.
Selanjutnya, program kehidupan sosial berfalasafah ABS-SBK. Untuk merelasasikan program ini Pemprov Sumbar mengalokasikan Rp66 miliar. Dengan rincian Dinas Kebudayaan Rp31,8 miliar, Dinas Arsip dan Perpustakaan Rp15,8 miliar dan Dinas P3AP2KB senilai Rp20,1 miliar.
Kemudian, program peningkatkan nilai tambah dan produktifitas pertanian. Untuk program ini dialokasikan anggaran Rp429 miliar. Dengan rincian, pada Dinas Perkebunan Tanaman Pangan Rp170,8 miliar, Dinas Kelautan dan Perikanan Rp63,3 miliar. Pada Dinas Peternakan Sumbar Rp77,8 miliar, Dinas Pangan Rp32 miliar dan Dinas Kehutanan Rp85 miliar.
Dari alokasi anggaran tersebut, Pemprov Sumbar juga menargetkan PDRB pada sektor pertanian mencapai Rp44 triliun pada 2024.
“Jadi kita tidak hanya membelanjakan uang. Tapi bagaimana juga bisa memberikan dampak pada sektor tersebut untuk pendapatan domestik regional bruto (PDRB),”ulasnya.
Kemudian program peningkatan usaha perdagangan dan industri kecil/menengah serta ekonomi berbasis digital. Total anggaran Rp71 miliar dengan rincian pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Rp30,7 miliar. Pada Dinas Koperasi dan UMKM Rp26 miliar dan Dinas DPM PTSP Rp14 miliar.
Dalam program ini, Pemprov Sumbar juga menargetkan PDRB senilai Rp41,5 triliun. Dengan rincian sektor perdagangan Rp33 triliun dan sektor industri Rp18,5 triliun.
Menurutnya, sektor ini cukup potensial di Sumbar. Banyak yang perlu didorong agar berdampak pada DPRB.
Selanjurnya untuk program ekonomi kreatif dan kepariwisataan dialokasikan anggaran Rp56,9 miliar lebih. Terletak pada Dinas Pariwisata Rp30 miliar dan Dinas Koperasi dan UMKM senilai Rp26 miliar lebih.
Dari alokasi anggaran pada program ekonomi kreatif dan kepariwisataan ini ditargetkan juga mendorong PDRB mencapai Rp2,5 triliun.
“Kita dapat melihat, Bali itu maju karena pariwisatanya. Sebab dampak pariwisata itu sangat besar. Untuk itu dengan anggaran ini kita berharap ada dampak PDRB mencapai Rp2,5 trilin tahun 2024 ini,”ulasnya.
Program pembangunan insfrastruktur yang berkeadilan dengan total anggaran Rp526,6 miliar. Dengan rincian di Dinas BMCKTR Rp251,6 miliar, Dinas Perkimtan Rp121,8 Dinas Perkimtan, Dinas Perhubungan Rp17,3 miliar, Dinas PSDA Rp93,9 miliar, pada BPBD Rp12 miliar dan Dinas Lingkungan Hidup Rp30 miliar.
Kemudian, program tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berkualitas total anggaran Rp245,1 miliar. Tersebar pada organisasi perangkat daerah, seperti Bappeda Rp21 miliar, Inspektorat Rp27,9 miliar, BPKAD Rp25,7 miliar, Biro Pemerintahan Rp3,6 miliar, BPSDM Rp18,3 miliar, Badan Pendapatan Daerah R91,5 miliar, Diskominfotik Rp33,9 miliar dan Biro Organisasi Rp3 miliar.
Capaian 2023
Sejumlah indikator kinerja makro Provinsi Sumatera Barat pada 2023 melebihi target. Terutama indek pembangunan manusia (IPM) dengan angka 75,64 persen yang menempatkan Sumbar 7 tertinggi secara nasional.
Pemprov Sumbar menargetkan IPM pada 2023 sebanyak 73,23 persen, realisasi 75,64 persen. Pada 2024 Pemprov Sumbar menargetkan 74,25 persen rencana kerja pembangunan daerah (RKPD).
Peningkatan juga terlihat jika dibanding dengan IPM 2022 berada posisi 9 tertinggi nasional dengan 74,26 persen.
Untuk pertumbuhan ekonomi 2023, target 4,57 persen secara keseluruhan tercapai 4,79 persen. Sedangkan indek gini ratio, atau jarak antara kaya dengan miksin cukup rendah, target0,296 persen, realisasinya mencapai 0,280 persen per Maret 2023.
Dengan angka itu, menempatkan Sumbar pada posisi 3 terendah di nasional. Artinya, jarak orang kaya dengan miskin tidak begitu tinggi.
Tingkat kemiskinan Sumbar berada pada angka 5,90 persen. Jumlah itu melebihi target yang ditetapkan pada 6,16 persen. Dengan itu, menempatkan Sumbar pada posisi posisi 6 terendah di nasional.
Dengan angka itu, maka jumlah penduduk miskin ditargetkan hanya 353,68 ribu jiwa. Pada 2023, angka menurun mejadi 340,37 ribu jiwa.
Begitu juga dengan kemiskinan ekstrim, realisasi kinerja Pemprov Sumbar melebihi target yakni mencapai 0,41 persen dari 0,50. Ditargetkan pada 2024 menjadi nol persen.
Kemudian angka pengangguran terbuka, pada 2023 cukup kecil. Ditargetkan 6,45 terealisasi 5,94 persen.
Lebih lanjut, selama tahun 2023 Pemprov Sumbar mendapatkan 37 penghargaan di tingkat nasional.
“Di tingkat nasional, Pemprov Sumbar mendapatkan 37 penghargaan. Penghargaan terakhir yang kita terima dari Komisi Informasi RI yang mendapatkan Anugrah Keterbukaan Informasi Publik 2023 dan dari Menteri Perlindungan Perempuan dan Anak berupa penghargaan Parahita Eka Praya (APE),” ujarnya.(Bdr)
