Sumatera Barat

Pemprov Berikan Bimtek, Tekankan Bahaya Kekerasan Terhadap Perempuan

348
×

Pemprov Berikan Bimtek, Tekankan Bahaya Kekerasan Terhadap Perempuan

Sebarkan artikel ini
Ketua Panita Pelaksana Bimtek, Rosmadeli, SKM. M. Biomed memberikan materi bahaya kekerasan terhadap perempuan.Ist

PADANG – Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana (Bp3AP2KB) Sumbar kembali berikan bimbingan teknis (Bimtek) pencegahan kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO berbasis masyarakat.

Bimtek tesebut dilaksanakan di kabupaten Sijunjung dan Kota Sawahlunto selama dua hari, 30 November hingga 1 Desember 2023.

“Ada banyak sosialisasi kita berikan tahun ini guna menekan kekerasan terhadap perempuan termasuk Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO),”sebut Kepala Dinas Bp3AP2KB Sumbar, Gemala Ranti, Senin (4/12/2023).

Dikatakannya, semakin banyak dilakukan bimtek diharapkan dapat menjangkau semakin banyak perempuan di Sumbar. Apalagi dengan jumlah perempuan lebih dari 2 juta orang dibanding yang sudah mendapatkan bimtek masih sangat jauh.

BACA JUGA  Pemprov Sumbar Siapkan Pendampingan bagi Difabel pada Pemilu

“Kalau kita bandingakan jumlah mendapatkan bimtek dengan jumlah perempuan, masih sangat sedikit. Untuk itu kita harapkan mereka yang sudah mendapatkan bimtek menjadi agen perbubahan bagi perempuan lainnya,”sebutnya.

Diketahui, data Dirjen Dukcapil Kementrian Dalam Negeri mencatat dari total total 5. 640.629 jiwa penduduk Sumatera Barat, 2.801.725 jiwa perempuan (hampir 50%) dan sekitar 1.790.177 jiwa anak (32,08%).

Data Simfoni PPA Januari sampai Desember 2022 tercatat 795 kasus kekerasan Terdiri dari 228 kekerasan terhadap Perempuan dan 567 kekerasan terhadap Anak dengan jumlah korban 848 orang ( 231 Perempuan dan 617 Anak).

Dari 228 kasus kekerasan perempuan terdapat 125 korban kekerasan fisik (KDRT), 59 korban kekerasan psikis. Kemudian, 35 korban kekerasan seksual, 1 korban eksploitasi dan 2 orang korban perdagangan orang (Trafficing), 27 korban penelantaran dan 22 korban kasus lainnya.

BACA JUGA  MDMC Gelar Koordinasi Kebencanaan dengan Sejumlah Lembaga

Untuk menekan atau mengurangi kasus kekerasan pada perempuan dan anak dibutuhkan kebijakan yang komperhensif. Perlu adanya upaya-upaya pencegahan dan kampanye anti kekerasan oleh semua pihak dan elemen.

Kebijakan Pemerintah Daerah dalam penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak juga tidak kalah penting.

Comment