PADANG – Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik (Kominfotik) Sumatera Barat menjaring isu-isu strategis dan bentuk komunikasi publik pemerintah daerah. Dengan penjaringan tersebut diharapkan mendapatkan masukan isu-isu yang harus diperhatikan Pemprov Sumbar ke depan.
Sejumlah isu-isu stretegis terkait pembangunan Sumatera Barat (Sumbar) dibahas Wakil Gubernur (Wagub) Sumbar, Audy Joinaldy bersama Pemimpin Redaksi sejumlah media cetak, elektronik dan online, Sabtu (25/11) di Aula Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Sumbar.
Melalui kegiatan yang mengusung tema “Menjaring Isu-isu Strategis dan Merumuskan Bentuk Pengelolaan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah” yang digelar oleh Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik (Kominfotik) Sumbar itu, Audy berkesempatan mengucapkan terima kasih kepada insan pers yang telah memberikan kontribusi terhadap pembangunan Sumbar.
Audy mengungkapkan, pembangunan Sumbar tahun ini berdasarkan indikator ekonomi makro, baik itu pertumbuhan ekonomi, indeks pembangunan manusia (IPM), kemiskinan, pengangguran dan lainnya, menunjukkan trend positif. Termasuk juga inflasi di Sumbar. Jika tahun 2022 inflasi cukup tinggi, maka pada tahun 2023 ini inflasi di Sumbar cukup rendah. Bahkan secara nasional Sumbar paling rendah.
“Indikator makro ekonomi menunjukkan trend positif juga berkat bantuan pemberitaan media tentang Pemprov Sumbar memberikan banyak impact (dampak) yang baik. Kita bahkan mendapat penghargaan di berbagai bidang. Tanggapan positif masyarakat juga telah sukseskan program Visit Beautiful West Sumatera 2023,” ungkap Audy yang didampingi Kepala Dinas Kominfotik Sumbar, Siti Aisyah.
Audy juga mengungkapkan, saat ini kunjungan wisatawan domestik ke Sumbar mulai meningkat. Hal ini berkat pemberitaan event-event pariwisata yang positif selama ini.
“Alhamdulillah kunjungan domestik mulai naik. Di pertengahan tahun ini sajan jumlahnya sudah mencapai angka 6 jutaan. Kita optimis, akhir tahun akan meningkat,” terang Audy saat kegiatan yang juga dihadiri sejumlah OPD lingkup Pemprov Sumbar itu.
Audy juga menjelaskan, pada 2024 nanti, isu strategis yang berkembang, terkait dengan politik. Di mana tahun ini dan tahun 2024 telah dimulainya pelaksanaan tahapan pemilu, baik itu pemilihan legislatif (pileg), pemilihan presiden (pilpres) dan pemilihan kepala daerah (pilkada).
Dengan pelaksanaan pemilu ini, maka eskalasi mulai neningkat. Karena itu perlu peran serta insan pers membantu menyeimbangkan pemberitaan pemilu dengan membuka pengetahuan masyarakat tentang profil calon-calon yang ada.
Audy juga meminta peran insan pers untuk menangkal pemberitaan hoax yang merusak demokrasi. “Informasi yang dibutuhkan masyarakat informasi yang objektif. Karena itu perlu pendidikan dan pengetahuan kepada masyarakat. Kita cari handphone saja butuh informasi kapasitas dan keunggulannya. Masa memilih caleg dan presiden atau kepala daerah tidak lihat pula informasinya,” terangnya.
Selain isu strategis tentang pemilu 2024, Audy juga mengungkapkan isu lainnya terkait permasalahan sosial masyarakat. Di mana saat ini maraknya kasus pelecehan seksual, perundungan atau bullying. “Kita juga butuh informasi berita yang berimbang untuk masalah sosial ini,” ujarnya.
Audy juga menyinggung masalah kasus bunuh diri di kalangan remaja, seperti yang dilakukan korban Shintia Indah Permatasari di salah satu hotel di Kota Padang akibat batal nikah.
Audy menilai, informasi yang viral di media dan media sosial terhadap peristiwa bunuh diri itu, berdampak saat ini justru timbulnya sentimen negatif terhadap adat dan budaya “uang japuik” di salah satu daerah di Sumbar.
“Karena itu saya juga meminta kepada media, jangan sampai salah memberitakan menimbulkan sentimen negatif terhadap budaya daerah tertentu. Harus melihat ke dalam apa yang terjadi. Jangan sampai katanya katanya saja,” harap Audy.
Kepala Dinas Kominfotik Sumbar, Siti Aisyah, yang bertindak selaku narasumber menyampaikan bahwa sinergi yang dibangun Pemprov Sumbar dengan media selama ini sangat baik. Hal ini dibuktikan, di antaranya seperti merumuskan isu strategis, penyajian berita dan informasi yang akurat serta mengawal kinerja pemerintah.
“Pemerintah Provinsi Sumbar dalam penyebarluasan informasi program prioritas dan kebijakan pemerintah daerah perlu sinergi dan hubungan yang harmonis dengan media,” kata Siti.
Selain itu ungkap Siti, Pemprov Sumbar telah melakukan upaya dalam pengelolaan isu-isu strategis seperti pembuatan konten dan penayangan diseluruh media termasuk media luar ruang, sosialisasi dan literasi langsung ke masyarakat serta jumpa pers dengan media.
Sementara, Ilham Aldelano Azre, Dosen Departemen Ilmu Administrasi Publik FISIP Unand menilai, elama ini media hanya disuguhi berita relis dari Pemprov Sumbar terkait kegiatan pemerintah daerah.
“Pendekatannya bagaimana kita bisa menjalin komunikasi yang lebih baik dengan stakeholders. Kalau sebelumnya yang namanya hubungan dengan stakeholders itu mungkin bersifat pasif, Ini saatnya sifatnya proaktif,” terang Azre yang memberikan materi dengan tema “Penjaringan Isu Strategis dan Strategi Komunikasi Publik Menjelang 2024”.
Menurutnya, media sosial akan mempengaruhi kinerja pemerintah secara positif dalam melacak opini dan mood publik. Dalam menghadapi narasi negatif maupun membangun narasi positif di media massa, media online, dan media sosial, saat ini Pemprov Sumbar membutuhkan dukungan analisis big data.
“Big data ini untuk membantu memonitor, menganalisis, dan menyusun strategi komunikasi. Sehingga, tata kelola dan organisasi kehumasan institusi pun perlu beradaptasi untuk memenuhi tantangan tersebut. Evaluasi dan monitoring isu harus berlandaskan data. Jika perlu counter narasi dalam dinamika komunikasi publik juga berdasarkan data riset bukan opini publik,” terangnya.(Bdr)
