PolitikUmum

Paripurna DPRD Sepakati Propemperda Tahun 2024 dan Tandatangani 2 Ranperda Bersama Pemko Bukittinggi

402
×

Paripurna DPRD Sepakati Propemperda Tahun 2024 dan Tandatangani 2 Ranperda Bersama Pemko Bukittinggi

Sebarkan artikel ini

BUKITTINGGI — DPRD bersama Pemko Bukittinggi sepakati Program Pembentukan Perda (Propemperda) di 2024, serta menandatangani ranperda cagar budaya dan penyelenggaraan kepariwisataan.

Kesepakatan tersebut tertuang dalam Paripurna DPRD dipimpin Ketua DPRD Kota Bukittinggi, Benny Yusrial yang dilaksanakan di Gedung DPRD, Jumat (20/10/2023).

Hadir di paripurna DPRD ini yaitu, Wali Kota Bukittinggi, Erman Safar, Wakil Wali Kota, Marfendi, Sekda Bukittinggi, Martias Wanto serta sejumlah anggota dewan dan para undangan lainnya.

Benny Yusrial pada kesempatannya menjelaskan, Bapemperda menargetkan pembahasan sebanyak 16 ranperda pada 2024.

Manurut Benny, ke-16 ranperda didapat dari hasil rapat finalisasi Propemperda tahun 2024 antara Bapemperda dan Pemerintah Daerah diilaksanakan di 6 Oktober 2023, dan juga telah disepakati dalam Rapat Gabungan Komisi pada 16 Oktober 2023.

BACA JUGA  Pandemi Covid-19, Beberapa Pengusaha di Padang Tergerak Hatinya Membantu 

“Dari Raperda itu, 4 merupakan inisiatif DPRD terdiri terdiri dari 1 raperda baru dan 3 taperda merupakan luncuran dari Propemperda tahun 2023,” paparnya.

Ia mengatakan, raperda usulan dari pemerintah daerah berjumlah 12 Raperda, terdiri dari 7 Raperda baru, 2 Raperda merupakan luncuran Propemperda Tahun 2023, dan 3 Raperda lainnya merupakan Raperda Wajib.

Ia menjelaskan, Ranperda Cagar Budaya dihantarkan dalam paripurna pada 6 Desember 2021 lalu.

“Setelah dilakukan pembahasan, DPRD menyampaikan finalisasi ranperda kepada Gubernur untuk dievaluasi. Hasilnya diterbitkan pada 18 Agustus 2023 dan diparipurnakan hari ini,” tuturnya.

“Untuk ranperda penyelenggaraan kepariwisataan menjadi ranperda inisiatif DPRD, telah dihantarkan pada 22 Oktober 2015,” tegasnya.

Disampaikan, setelah dibahas hingga awal 2016, berdasarkan UU nomor 10 tahun 2009, kewenangan pemerintah mengenai kepariwsataan harus diatur terlebih dulu dengan Rencana Induk Pariwisata Daerah (RIPDA).

BACA JUGA  Mantan Ketua Demokrat Sumbar Sebut NA-IC Layak Pimpin Sumbar

Maka dari itu, kata Benny, Pemko dan DPRD Bukittinggi menyusun Perda RIPDA yang telah disahkan pada 2020 lalu.

“Laporan Bapemperda, juru bicara pansus, dan masing masing fraksi pada pendapat akhir atas ranperda cagar budaya menyetujui ranperda ini untuk dijadikan perda dan masuk pada tahapan selanjutnya,” ungkapnya.

Comment