Ekonomi

Pemegang Saham Harus Hati-Hati, Ada Indikasi Kepentingan Politik Ingin Campuri Pemilihan Direksi Bank Nagari

560
×

Pemegang Saham Harus Hati-Hati, Ada Indikasi Kepentingan Politik Ingin Campuri Pemilihan Direksi Bank Nagari

Sebarkan artikel ini
FOTO: Koalisi Masyarakat Peduli Bank Nagari ingatkan pemegang saham jangan sampai terjebak kepentingan kelompok tertentu dalam menunjuk pansel Dewan Direksi dan Komisarsi Bak Nagari.Ist

PADANG – Koalisi Masyarakat Peduli (KMP) Bank Nagari meminta jangan ada upaya-upaya politik dalam menentukan jajaran direksi dan komisaris Bank Nagari. Karena KMP melihat ada indikasi kelompok politik tertentu ingin mencampuri urusan Bank Nagari.

“Kami sebagai masyarakat yang punyak hanya mengawasi dan koreksi. Kami menggunakan hak itu dengan membentuk KMP Bank Nagari dalam rangka menyelamatkan Bank Nagari. Karena bisnis bank itu adalah kepercayaan,”sebut Ketua KMP Bank Nagari, Marlis Kamis (28/9/2023) di Rumah Makan Suaso, Padang.

Pernyataan tersebut dikeluarkan seiring dengan rencana Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Bank Nagari pada 11 Oktober 2023 di Padang. Agenda tunggal RUPSLB tersebut memilih dan menunjuk panitia seleksi Dewan Direksi dan Dewan Komisaris Bank Nagari.

BACA JUGA  Kuliah Umum Summer Course di Unand, Semen Padang Kenalkan Program Nabuang Sarok dan Kaliandra Merah

Diakuinya, KMP secara kewenangan tidak punyak hak dalam menentukan dan memutuskan pemilihan direksi Bank Nagari. Meski begitu, mereka akan mengawal proses pemilihan direksi Bank Nagari agar sesuai aturan dan lepas dari kepentingan politik.

Karena sudah ada pengalaman Bank Nagari diurus oleh orang yang bukan ahlinya. Pada 2016-2020 direksi Bank Nagari dipilih dari luar internal Bank Nagari, hasilnya kinerja Bank Nagari menjadi memburuk.

Kata Marlis, indikasi kepentingan politik tersebut terlihat dari adanya upaya Pemprov Sumbar untuk menunjuk pansel menjadi 11 orang. Dimana sebelumnya, pansel tersebut hanya diisi oleh sebanyak 7 orang.

“Kita sudah tahu orang-orang yang akan dimasukan dalam pansel. Mereka berasal dari kepala daerah atau kuasa dari kepala daerah yang memiliki afiliasi dengan kepentingan politik tersebut. Kemudian menempatkan orang perguruan tinggi yang juga punya afiliasi politik dengan partai tersebut,”ungkapnya.

BACA JUGA  Sosialisasikan UU No 8 Tahun 2023, Komnas Disabilitas Apresiasi Semen Padang

Dengan itu nantinya, maka pemilihan dewan direksi dan komisaris akan digiring sesuai kehendak partai politik itu. Sehingga pansel menjadi jembatan mewujudkan rencana itu.

Indikasi lainnya, terlihat dari ditunda-tundanya pemilihan pansel. Sementara aturan PP Nomor 54/2017 dan Permendagri Nomor 37/2018 mengatur, pemilihan Pansel dilaksanakan paling lambat 6 bulan sebelumnya berakhirnya masa jabatan dewan direksi dan komisaris.

Comment