BUKITTINGGI – Pemko Bukittinggi launching Universal Health Coverage (UHC) Kepesertaan JKN KIS Kota Bukittinggi. Kegiatan ini berlangsung di rumah dinas Wako Bukittinggi, Kamis (16/2/2023).
Deputi Direksi BPJS Kesehatan Wilayah II, Dr. Eddy Sulistijanto Hadie, menyampaikan, Kota Bukittinggi menjadi pemerintah daerah ke – 10 di Sumbar yang telah mencapai cakupan kepesertaan lebih dari 95 persen. Pencapaian UHC Bukittinggi tidak lepas dari komitmen kepala daerah beserta jajarannya dengan mendaftarkan peserta sebanyak 7.899 jiwa dengan pembiayan APBD Kota Bukittinggi murni 100 persen dan sebanyak 16.107 jiwa dengan pembiayaan sharing pemerintah provinsi Sumatra Barat dengan besaran 80% dan 20 persen.
“Untuk itu, BPJS Kesehatan Kota Bukittinggi sendiri telah bekerja sama dengan 21 fasilitas kesehatan tingkat pertama dan 5 rumah sakit sebagai fasilitas tingkat lanjutan,” ungkapnya.
Direktur Perencanaan dan Pengembangan BPJS Kesehatan, Dr. dr. Mahlil Ruby, MKes menyampaikan, program penjaminan kesehatan nasional atau dikenal dengan JKN adalah program yang diperuntukan untuk seluruh masyarakat. Dengan adanya launching UHC Kota Bukittinggi, masyarakat akan lebih sehat dan produktif sehingga dapat mengurangi angka kemiskinan yang ada.
“Semoga dengan pencapaian UHC di Bukittinggi dapat menginspirasi kabupaten dan kota lainnya di Sumbar, ” harapnya.
Walikota Bukittinggi, Erman Safar, menyampaikan, terhitung 1 Februari 2023 kepesertaan jaminan kesehatan Bukittinggi, sudah mencapai minimal 95% yaitu sebanyak 125.886 jiwa dari total penduduk Kota Bukittinggi sebanyak 131.817 jiwa. Untuk mewujudkannya diupayakan salah satunya melalui penerapan Universal Health Coverage (UHC), yaitu semua orang mempunyai akses terhadap layanan kesehatan promotif, preventif, kuratif dan Rehabilitatif yang dibutuhkan dengan mutu yang memadai sehingga efektif, disamping menjamin pula bahwa layanan tersebut tidak menimbulkan kesulitan finasial bagi penggunanya.
“Intinya, sesuai target kami dan misi kami Hebat di bidang kesehatan dan lingkungan, sudah terealisasi. Jaminan kesehatan 95% warga Bukittinggi, kini dibiayai oleh pemerintah, untuk fasilitas kelas 3. Pemko sendiri telah menganggarkan Rp 9 milyar lebih dari APBD 2023, untuk membiayai jaminan kesehatan warga itu,” ungkapnya.
Wako menambahkan, dengan UHC ini maka seluruh warga Bukittinggi akan mendapat jaminan layanan kesehatan baik ditingkat pertama ataupun rujukan sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh Kementrian Kesehatan. Kondisi ini memberikan ketenangan dan rasa aman bagi seluruh masyarakat kota Bukittinggi yang memiliki identitas sebagai warga kota untuk mendapatkan layanan kesehatan, baik yang sudah memiliki kepesertaan ataupun yang belum. Karena dalam waktu 1 x 24 jam dapat segera dicatatkan kepesertaan jaminan layanan kesehatannya sehingga tidak mengganggu proses layanan kesehatan.(amr)
Sekdako Hadiri Sosialisasi Program Imunisasi Polio yang Dihelat Pemprov Sumbar
BUKITTINGGI – Sekdako Bukittingggi Martias Wanto hadiri pertemuan Advokasi dan Sosialisasi Crash Program Imunisasi Polio yang digelar Pemprov Sumbar di Hotel Santika Premier Padang, Senin (20/82/2023) .
Martias melakukan penandatangan bersama. Pernyataan dukungan lintas sektor dalam pelaksanaan Crash Program Polio Provinsi Sumatera Barat.
Martias, menjelaskan, Crash Program Polio merupakan kegiatan pemberian imunisasi Polio tambahan pada sasaran tanpa memandang status dan interval imunisasi sebelumnya (baik imunisasi rutin maupun BIAN).
Kegiatan ini dilaksanakan pada wilayah yang memerlukan intervensi secara cepat untuk mencegah penularan virus polio.
“Alhamdulillah sampai saat ini, belum ditemukan kasus polio di Kota Bukittinggi. Untuk antisipasi kita sudah lakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk tetap waspada,” terang Martias .didampingi Kadis Kesehatan, Linda Faroza dan Kabag Tapem Setdako, Mihandrik.
Katanya, diimbau warga untuk ikut imunisasi serentak tanggal 6 hingga 13 Maret 2023 di Posyandu, Poskeskel, Posbindu, paud terdekat.
Saat pelaksanaan Crash Program Polio ini nantinya, dilakukan pemberian 1 (satu) dosis Imunisasi bivalent Oral Pollo Vaccine (bOPV) dan 4 (satu) dosis imunisasi Inactivated Poliovirus Vaccine (IPV).
Imunisasi bOPV, ditujukan untuk seluruh anak usia 0 sampai dangan 59 bulan. Sedangkan imunisasi IPV, ditujukan untuk seluruh anak usia 4 sampal dengan 59 bulan termasuk pendatang.
Provinsi Sumbar berdasarkan hasil risk assessment dikategorikan sebagai provinsi yang rawan terhadap penularan virus polio.
Berdasarkan rekomendasi WHO, Komite Penasihat Ahli Imunisasi Nasional (ITAGI) dan Komite Ahli Eradikasi Polio, dibutuhkan upaya berupa kegiatan crash program Polio yang dilaksanakan di kedua provinsi untuk menutup kesenjangan imunitas.
Ketua MUI Sumbar, Buya Gusrizal Gazahar, juga berikan dukungan penuh terhadap pemberian imunisasi polio. Hal ini telah dirapatkan dengan MUI se-Sumatera Barat. Sehingga, imunisasi ini aman diberikan pada anak, untuk mengantisipasi dampak buruk polio.
Advokasi, Sosialisasi dan Penguatan crash program Polio dari Kementrian Kesehatan, dibuka oleh Gubernur Sumbar dan ditandatangani komitmen Wali Kota dan Bupati. Upaya ini penting dalam mempertahankan status Indonesia dan Sumbar Bebas Polio.(amr)
