PADANG – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Riau terus mengintensifkan koordinasi dan bersinergi dengan berbagai pemangku kepentingan bahkan dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan kementerian terkait. Untuk itu, BPBD Provinsi Riau terus menyiapkan berbagai program yang diusulkan kepada pemerintah Provinsi dan Pemerintah pusat. Tentu saja program yang diusulkan tersebut diusulkan melalui Bappeda Provinsi Riau dan juga langsung kepada Pemerintah Pusat.
Demikian disampaikan Kabid Kedaruratan BPBD Riau, Jim Gafur, Jumat (25/3/2022) disela-sela penutupan Peningkatan kapasitas personil serta kelembagaan BPBD di wilayah regional Sumatera di Padang.
Menurut Jim Gafur, dalam rangka penanganan darurat bencana perlu sinergitas yang kuat antar pemangku kepentingan. Di Provinsi Riau potensi bencana yang cukup besar adalah kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta bencana banjir.
“Bencana Karhutla sering terjadi dan apabila sudah memasuki musim kemarau mulai muncul titik api dan itu merupakan salah satu indikator untuk penetapan status siaga darurat bencana Karhutla di provinsi Riau,” ungkap Jim Gafur.
Ditambakannya penanganan Karhutla perlu mengerahkan sumberdaya yang cukup besar agar Karhutla tidak meluas dan mencegah terjadinya kabut asap. Dengan keterbatasan APBD di daerah tentunya membutuhkan dana dari pemerintah pusat terutama dari BNPB dan Kementrian terkait.
Sebelumnya pada penutupan Peningkatan Kapasitas Personil serta Kelembagaan BPBD di wilayah regional Sumatera di Padang ini, Kabid Kedaruratan BPBD Riau, Jim Gafur diminta mewakili peserta untuk menyampaikan kesan dan pesan mewakili 100-an peserta lainnya.
Jim Gafur menyampaikan kegiatan yang digelar Direktorat Dukungan Infrastruktur Darurat BNPB RI sangat bermanfaat sekali karena banyak ilmu dan pengetahuan serta pengalaman yang bisa diambil, karena panitia melaksanakan dengan baik, sehingga peserta bersemangat untuk mengikuti.(drd)
Comment