PADANG – Ketua DPD LPM Kota Padang Irwan Basir Dt Rj Alam SH MM hadiri dalam rapat koordinasi perencanaan pembangunan (Rakorbang) Kelurahan Pasar Ambacang tahun 2023, Selasa (11 /1/2022). Irwan didampingi Sekretaris Camat Kuranji Rio Ebu Pratama dan Lurah Pasar Ambacang Syamsu Irwan.
Rakorbang dilaksnakan di RT.01/RW.01 Rumah Gadang Datuk Rajo Ibrahim, Tapian Suku Koto, Kelurahan Pasar Ambacang, Kecamatan Kuranji, Kota Padang. Lurah Pasar Ambacang Syamsu Irwan menyampaikan, semua usulan yang akan dibahas dalam Rakorbang kali ini merupakan hasil rembug warga yang nantinya akan disepakati menjadi usulan dalam pelaksanaan pembangunan.
Dari hasil rembug warga yang dituangkan dalam Rakorbang ini nantinya akan kolaborasi dengan pemerintah yang hasilnya sangat bermanfaat bagi masyarakat.
Untuk pembangunan selain infrastruktur pemberdayaan masyarakat juga menjadi perhatian serius dalam rakorbang di Kelurahan Pasar Ambacang yang nantinya bisa dilaksanakan pada tahun 2023.
Usulan pada rakorbang tersebut telah direkap mulai dari RW dan melalui usulan RT yang berada di Kelurahan Pasar Ambacang. Kegiatan pembangunan akan diteruskan ke kecamatan, kota dan provinsi. Sumber dana bisa dari ABPN, APBD dan Pokok pikiran (Pokir) anggota dewan.
“Salah satu program unggulan Pemko Padang adalah betonisasi jalan lingkungan di Kelurahan Pasar Ambacang dan pada umumnya Kota Padang,” ujar Syamsu.
Camat Kuranji Eka Putra Buhari melalui Sekcam Rio Ebu Pratama mengatakan, usulan pada rakorbang Kelurahan Pasar Ambacang, tidak terlepas dari visi dan misi Wali Kota Padang Hendri Septa, yaitu mewujudkan masyarakat Kota Padang yang madani berbasis pendidikan, perdagangan dan pariwisata unggul serta berdaya saing.
Selain itu, didalam usulan – usulan rakobang tersebutnya hendaknya prioritaskan pada pembangunan sarana dan prasarana. “Tidak lupa juga yang diperhatikan bagaimana meningkatkan pendidikan bagi generasi muda dan mengembangkan potensi anak-anak muda melalui Karang Taruna, terutama dalam jangka panjang khusus dalam segi seni dan budaya,” ujar Rio.
Rio menambahkan, sesuai aturan pelaksanaan pembangunan daerah berasal dari masyarakat. Oleh karena itu rakorbang ini diawali dari rembuk warga lalu dilanjutkan rakorbang. Kemudian diteruskan pada Musrembang Kecamatan dan di pastikan di RKPD tingkat Kota nantinya, ujarnya.
Sementara , Ketua DPD LPM Padang Irwan Basir mengatakan, Rakorbang adalah satu kegiatan tahunan untuk menghimpun aspirasi masyarakat dalam pembangunan di daerahnya.
“Rakorbang lebih memberdayakan masyarakat untuk menentukan pembangunan di daerahnya melalui musyawwarah tingkat RT dan RW yang dikenal dengan rembuk warga,” ujar Irwan. .
Kata Irwan Basir, dalam rembuk warga ini didiskusikan tentang kebutuhan pembangunan di daerahnya dan hasil rembuk warga ini akan dibawa ketingkat Kelurahan dalam kegiatan rapat kordinasi rencana pembangunan di Kelurahan tersebut.
Di tingkat kelurahan semua usulan ditingkat RW tersebut disepakati yang menjadi skala perioritas untuk diusulkan dalam musyawarah kecamatan atau Rakorbang kecamatan dan seterusnya sampai ketingkat kota, provinsi dan tingkat nasional.
Irwan menyampaikan, Rakorbang atau dulunya dikenal dengan Musrenbang Kelurahan adalah bertujuan menghimpun aspirasi masyarakat terhadap kebutuhan pembangunan di daerahnya.
Masyarakat diberi kesempatan untuk menentukan dan merencanakan kebutuhan pembangunan di daerahnya. Karena yang tahu kondisi di daerahnya adalah mereka sendiri atau rencana pembangunan bersifat bottom up (usulan dari bawah).
Selama ini banyak usulan dari warga yang mengarah ke definisi pembangunan fisik. Seperti pembangunan jalan, irigasi, jembatan dan lainya, tapi sedikit sekali yang mengusulkan non fisik didalam kehidupan masyarakat.
Padahal pembangunan non fisik ini seperti pelatihan, kesehatan warga, atau majelis taklim dan PKK dan kegiatan non fisik lainnya. “Jadi saya harapkan Ketua RT atau RW juga dapat mengusulkan kegiatan non phisik ini juga, ” ujar Irwan.
Ia mengingatkan agar usulan dari masyarakat harus difilter betul – betul. Jangan sampai kegiatan yang diusulkan adalah kegiatan yang sudah terealisasikan dan ini akan merugikan masyarakat itu sendiri.
Irwan enyinggung tentang pendataan warga miskin dan banyaknya bantuan yang tumpang tindih salah satu penyebabnya adalah data yang tidak akurat atau doble. Cobalah beri data yang akurat dan terbaru. Akurat berarti tepat sasaran, dan terbaru adalah data yang sudah diverifikasi dan bukan data yang lama.
Jadi jika ada bantuan dari pemerintah atau yang disalurkan oleh anggota dewan, tidak menjadi permasalahan dikemudian hari dan tidak tumpang tindih. Tidak ada lagi laporan yang pantas dapat bantuan tidak dapat, dan yang tidak pantas mendapat kan bantuan. Ini jelas keliru dan menimbulkan kecemburuan sosial di kalangan masyarakat.
“Disinilah pentingnya tugas Ketua RW dan RT dikalangan akar rumput untuk memfilter hal ini terlebih dahulu sebelum menjadi usulan dan diajukan untuk mendapatkan bantuan,” ujar Irwan.
Irwan mengharapkan kepada pihak pemerintah untuk seksama dalam membahas usulan warga ini untuk dijadikan program pembangunan pemerintah.
Dan mengajak untuk bersama-sama mengawal usulan warga dalam rakorbang ini untuk bisa menjadi program pemerintah untuk direalisasikan dalam bentuk pembangun sesuai harapan warga masyarakat. (*/drd)
Komentar