PADANG –Pemprov Sumbar telah memiliki arah kebijakandalam perumus RPJMD, ada tiga target utama yang ingin dicapai, yakni peningkatan ekonomi, keberlanjutan sosial dan keberlanjutan lingkungan.
Hal ini disampaikan Gubernur Sumbar Mahyeldi dalam rapat paripurna, di Gedung DPRD Sumbar, Jum’at (12/3/2021). Dalam paparannya pembangunan yang bersifat strategis memerlukan 2 pendukung utama, yaitu anggaran yang mencukupi dan Sumber Daya Manusia (SDM) yang handal dan profesional.
Target tersebut akan dicapai dengan misi pendukung diantaranya peningkatkan sumber daya manusia (SDM), pengembangan pola ekonomi kreatif serta mewujudkan pelayanan pemerintahan yang bersih.
“Oleh sebab itu, kedepan kita tidak hanya fokus pada kerja tapi juga kinerja, untuk mencapai hasil maksimal dengan memberikan pelayanan terbaik,” ujanya.
Mahyeldi mengatakan sudah saatnya kita rapatkan barisan untuk bersinergi dengan semua pihak untuk mewujudkan Sumbar madani yang unggul dan berkelanjutan.
“Sebelumnya kita telah melakukan koordinasi dengan Bupati Walikota mengatasi permasalahan yang ada, seperti penanganan Covid-19, percepatan vaksinasi dan jalan Tol padang – Pekanbaru,” ucapnya.
Mahyeldi berharap pertemuan dengan jajaran pimpinan DPRD itu akan menjadi awal yang baik bagi eksekutif untuk memulai menjalankan program dalam pembangunan dan mensejahterakan masyarakat Sumbar
“Untuk mencapai itu, maka kami akan terus peningkatan SDM, tata kelola pemerintahan, pembangunan, kebudayaan dan lain-lain,” katanya
Wagub Sumbar Audy Joinaldi, mengatakan Pemprov siap mendorong meningkatkan usaha perdagangan dan Industri kecil/ menengah serta ekonomi berbasis digital.
“Yaitu membangun Sumbar berbasis ekonomi kerakyatan, yang didukung sektor pertanian, industri, dan UMKM yang tangguh untuk mengatasi pengganguran dan kemiskinan baik di perkotaan maupun di perdesaan akibat Covid-19,” ucap Audy.
Selanjutnya, meningkatkan nilai tambah dan produktifitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan, usaha perdagangan dan industri kecil/menengah serta ekonomi berbasis digital.
“Kita di Sumbar adalah provinsi yang berdasarkan agrikultur, bukan manufaktur, kita sangat bergantung kebutuhan pertanian,” imbuhnya.
Ketua DPRD Sumbar Supardi juga menjelaskan bahwa membahas RPJPD bukan soal yang gampang, ada beberapa faktor yang membuat hal ini disepakati kembali perubahan RPJPD ini
Supardi berharap pasangan Gubernur memiliki terobosan dan sinergitas dengan pelaku usaha serta masyarakat di ranah maupun di rantau.
“Menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur pada periodesasi IV RPJPD Sumbar tahun 2005-2025 bukanlah pekerjaan yang mudah, melainkan periodesasi yang paling berat. Tantangan berat sudah menanti. Penanganan Covid-19, recoveri sektor ekonomi, kemiskinan dan penggangguran pasca pandemi, memajukan sektor pariwisata, pertanian serta meningkatkan profesionalisme birokrasi perlu penanganan segera dari pasangan gubernur,” pinta Supardi.
Sesuai dengan UU Nomor 7/ 2017, masa jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumbar Hasil Pilkada 2020, hanya 3,5 tahun dan pada Tahun 2024, akan kembali dilakukan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat. Masa jabatan Gubernur tersebut tidak sejalan dengan periodesasi RPJMD yang merupakan penjabaran visi, misi dan program unggulan pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur yang akan diwujudkan dalam waktu 5 tahun.
“Saudara harus dapat memaksimalkan pelaksanaan Sehubungan dengan hal tersebut, maka Program dan alokasi anggaran untuk mewujudkan visi dan misi RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 dalam waktu 3,5 tahun masa jabatan Saudara,” ujarnya.
Permasalahan-permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan pembangunan daerah sebelumnya, perlu menjadi prioritas untuk akar agar dapat memberikan manfaat kepada masyarakat Sumatera Barat. Oleh sebab itu, perlu evaluasi yang menyeluruh terhadap pelaksanaan dan capaian hasil penyelenggaraan pembangunan daerah sebelumnya.
Kata Mahyeldi, sesungguhnya bisa menyelesaikan semua rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) yang normalnya dilakukan dalam 5 tahun, tapi harus dilaksanakan hanya dalam waktu 3,5 tahun masa jabatan.(*/rjk)
Komentar