PADANG – Munculnya informasi penghentian pembangunan jalan tol Padang-Pekanbaru, Anggota DPR RI asal Sumbar Athari Gauthi Ardi langsung hubungi Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat ( PUPR). Pembangunan tol tersebut memang dihentikan, namun hanya sementara.
Selain menghubungi Kemen PUPR Athari juga menghubungi PT Hutama Karya Infrastruktur (HKI) langsung. Pihak HKI juga membenarkan, namun hanya sementara.
Athari menyebutkan, informasi dari Dirjend Bina Marga, Kementerian PUPR, memang saat ini pengerjaan pembangunan jalan tol Padang-Pekanbaru dihentikan. Namun, sifatnya sementara (di-hold). Bukan berarti berhenti total.
“Jadi informasi yang benar itu dihentikan sementara, bukan diberhentikan total,” terang Athari via telepon, Jumat malam (5/3).
Athari juga menjelaskan, alasan penghentian sementara, karena saat ini dalam proses pembangunannya, masih terkendala pembebasan lahan yang dilaksanakan BPN bersama pemerintah daerah. Karena itu, penghentian sementara dilaksanakan selama tahun 2021 ini, agar pembebasan lahannya dapat dituntaskan terlebih dahulu.
“Karena terkendala pembebasan lahan, maka proyek pembangunannya dialihkan ke lahan proyek yang sudah dibebaskan,” ujarnya.
Selain terkendala lahan, penghentian sementara pembangunan jalan tol Padang-Pekanbaru, juga karena pemerintah juga saat ini melaksanakan refocusing anggaran, untuk penanganan Covid-19 dan pelaksanaan program vaksinasi Covid-19 untuk masyarakat.
“Karena saat ini pemerintah lebih memprioritaskan keselamatan masyarakat di bidang kesehatan, untuk menangani Covid-19 ini. Ini juga termasuk pertimbangannya,” ungkap Athari.
Athari juga mengingatkan Pemprov Sumbar dan pemerintah kabupaten kota, agar benar-benar memberikan perhatian lebih untuk mengatasi masalah proses pembebasan lahan ini. Pasalnya, pembangunan jalan tol ini sangat penting dan besar manfaatnya bagi masyarakat Sumbar.
Sebagai satu-satunya perempuan asal Sumbar yang duduk di Komisi V, DPR RI, Athari menegaskan dirinya akan mengawal agar pembangunan jalan tol ini dapat terwujud sepenuhnya.
Sebelumnya, beredar informasi PT Hutama Karya Infrastruktur (HKI) menghentikan pembangunan tol ruas Padang-Sicincin.
Menyikapi beredarnya informasi ini, Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah justru membantahnya. Mahyeldi mengaku, tidak mengetahui kalau pengerjaan itu dihentikan. “Siapa bilang dihentikan, saya sendiri gubernur tidak mengetahui kalau dihentikan. Tidak benar itu, hoak itu,” sebutnya, Jumat (5/3).
Sementara, di tempat terpisah, Jumat, (5/4) proses pembebasan lahan tetap berlanjut di Kabupaten Padangpariaman. Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi (Diskominfo) Sumbar, Jasman Rizal menjelaskan hari itu, telah dilakukan pertemuan di Kantor Bupati Padangpariaman.
Pertemuan dihadiri Wakil Bupati Padangpariaman, Rahmang yang didampingi Forkopimda Kabupaten Padangpariaman, Kanwil BPN, Kepala Balitbang Provinsi Sumbar, PPK pengadaan tanah jalan tol Padang – Pekanbaru 1 Kementerian PUPR, perwakilan BRI, Kepala Bapeda dan Inspektorat Kabupaten Padangpariaman.
Agenda pertemuan, penyerahan uang ganti untung pembebasan lahan jalan tol Padang – Sicincin kepada masyarakat. Penyerahan ganti untung lahan masyarakat hari itu sebesar Rp14 miliar, untuk 24 bidang dan 10 penggarap. Sebelumnya, juga telah dibayarkan sebesar Rp36 miliar kepada 33 bidang dan 10 penggarap.
Panjang ruas jalan tol Padang Sicincin adalah 36,6 km, yang dibagi atas 2 penetapan lokasi (penlok). Penlok I: 0 km sampai 4.2 km sudah selesai pembebasannya. Penlok II dari 4.2 km ke 36.6 km sedang proses dan akan diberikan ganti untung.
Sesuai laporan PPK Pengadaan Tanah, Siska Martha Sari dan Kanwil BPN yang diwakili Kabid Pengadaan Tanah, untuk pengadaan tanah penlok II: 4.2 km ke 36,6 km sedang dalam pengadaan tanah, yang terdiri dari inventarisasi dan identifikasi, pengumuman, penilaian oleh appraisal, musyawarah, pengumpulan berkas dan pembayaran uang ganti kerugian.
Pembayaran pembebasan lahan sudah mencapai 20.4 persen terhadap luas dari total kebutuhan lahan di penlok 1 dan 2. Sedangkan target penyelesain pembayaran pembebasan lahan diharapkan selesai sebelum bulan Juni (sebelum Idul Fitri).
Selanjutnya penlok 2, kurang lebih 600 bidang tanah, sedang dinilai KJPP dan sebanyak 526 bidang tanah sudah selesai musyawarah dan telah menyepakati nilai harga lahan. Dari 1.452 bidang tanah yang telah bebas 127 bidang, dari total lahan yang dibutuhkan.
Namun jika dari seluruh tahapan proses pengadaan tanah, progresnya sudah mencapai 57 persen. “Secara keseluruhan, tidak ada ditemukan permasalahan ganti untung lahan masyarakat dan pembangunan jalan tol akan terus dilaksanakan,”pungkasnya.
Jalan tol Padang-Pekanbaru terbagi menjadi enam seksi. Yaitu Padang-Sicincin (36,6 Km), Sicincin-Bukittinggi (39,9 Km), Bukittinggi-Payakumbuh (32 Km), Payakumbuh-Bangkinang (45 Km), Bangkinang-Pangkalan (60,6 Km) dan Pangkalan-Pekanbaru (40 Km).
Dari total enam seksi tersebut, saat ini yang sudah tahap konstruksi adalah Seksi I dan Seksi VI. Rencananya beberapa lokasi tol akan dilengkapi terowongan. Yaitu, di seksi Sicincin – Bukittnggi sepanjang 6 Km, Bukittinggi – Payakumbuh sepanjang 4 Km dan Payakumbuh – Pangkalan sepanjang 10 Km. (Bdr)
