PADANG — Asosiasi Pedagang Ritel Sumatera Barat (APRIS), Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (IKAPPI) Sumatera Barat, dan Organisasi Kemasyarakatan Paga Nagari mendesak pemerintah kabupaten dan kota se-Sumatera Barat memperkuat regulasi penataan pusat perbelanjaan dan toko swalayan. Ketiga organisasi tersebut meminta pemerintah daerah meningkatkan status Surat Edaran (SE) Gubernur Sumbar Nomor 444/ed/gsb-2023 menjadi Peraturan Daerah (Perda).
Desakan tersebut disampaikan Ketua APRIS Sepriadi Rabu (18/11/2026) di Padang. Desakan itu bertujuan melindungi keberlangsungan pasar rakyat, toko tradisional, dan pelaku usaha ritel lokal. Ketiga organisasi menilai penataan usaha ritel membutuhkan landasan hukum yang kuat, mengikat, serta dapat diterapkan secara konsisten di setiap daerah.
Dalam pertemuan bersama, APRIS, IKAPPI Sumbar, dan Paga Nagari menegaskan pentingnya penguatan regulasi tersebut. Mereka mendorong pemerintah daerah melakukan kajian komprehensif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sebelum menyusun Perda.
Ketiga organisasi juga menyoroti perkembangan persaingan usaha ritel setelah pemberlakuan Undang-Undang Cipta Kerja. Mereka merujuk kajian Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) terkait sektor bisnis ritel dan perubahan regulasi perizinan usaha sepanjang 2024 hingga 2026.
Menurut ketiga organisasi, kemudahan perizinan berpotensi mendorong ekspansi pelaku usaha berskala besar ke sektor ritel eceran. Mereka menilai perkembangan tersebut perlu diimbangi kebijakan daerah agar pasar rakyat, warung tradisional, dan pelaku usaha lokal tetap memiliki ruang untuk berkembang.
Melalui Perda, pemerintah kabupaten dan kota diharapkan memiliki dasar hukum yang jelas untuk mengatur zonasi pendirian toko swalayan, jarak dengan pasar tradisional, serta pembatasan jam operasional. Regulasi tersebut juga diharapkan mengatur kewajiban kemitraan dan penyerapan produk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) lokal.
APRIS, IKAPPI Sumbar, dan Paga Nagari menilai pengaturan tersebut penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem perdagangan daerah. Penataan yang jelas diharapkan dapat menciptakan iklim usaha yang kondusif, baik bagi pengelola pusat perbelanjaan dan toko swalayan maupun pedagang pasar tradisional.
Ketiga organisasi tersebut menyatakan kesiapan untuk terlibat dalam proses penyusunan naskah akademik dan rancangan peraturan daerah. Mereka berharap pemerintah kabupaten dan kota bersama DPRD membuka ruang partisipasi bagi organisasi pedagang dan masyarakat adat dalam pembahasan regulasi tersebut.
Mereka menegaskan, penguatan aturan penataan toko swalayan perlu mempertimbangkan perlindungan ekonomi kerakyatan, prinsip persaingan usaha yang sehat, serta kearifan lokal masyarakat Sumatera Barat. Dengan demikian, pertumbuhan sektor ritel diharapkan berjalan seimbang dan memberikan kesempatan bagi seluruh pelaku usaha. (*)







