PADANGPARIAMAN-Lebih kurang sekitar 200 hektare lahan pertanian di Korong Asam Pulau dan Korong Rimbo Kalam Nagari Anduring Kecamatan 2 X 11 Kayu Tanam Padangpariaman Sumbar terancam gagal panen. Pasalnya, petani di lahan ratusan hektare tersebut menjerit karena kelangkaan pupuk subsidi.
Bahkan, padi petani tersebut sudah berumur 20 hari hingga 25 hari. Sehingga sedang betul betul membutuhkan pupuk. “Jika tak mendapatkan pupuk subsidi apa yang ditunggu dari sawah seluas lebih kurang setengah hekater ini,” ungkap Jon (49) lewat WhatsApp-nya, Senin (18/1/2021).
Dikatakan Jon, lahan seluas setengah hektare tersebut kebutuhan pupuknya 6 karung. Ia tergabung dalam Keltan Asam pulau Jaya. Karena ketiadaan pupuk subsidi sehingga terpaksa ia mencari pupuk ke nagari lain. Dan itu harga persak mencapai Rp160 ribu. Sehingga harganya jauh di atas harga eceran tertinggi (HET).
“Dan hal ini cukup berisiko, karena membawa pupuk subsidi yang bukan untuk peruntukan lahannya,” ujar Jon. .
Hal senada diungkapkan Syafriadi (45) lahanya mencapai kurang lebih 1,5 ha. Saat ini padinya sudah seminggu lebih usai bercocok tanam, sehingga sangat membutuhkan pupuk. Lahanya pria ini terletak di Korong Rimbo Kalam Nagari Anduring Kayu Tanam. “Permasalahan pupuk subsidi sudah dikeluhkan petani sejak tahun 2020 lalu, namun tahun 2021 tidak ada pupuk bersubsidi di kedua orong ini,” ujarnya.
Di kedua korong ini terdapat, 10 kelompok tani (Keltan) , hamparam lahan tersebut Asampulau dan Rimbo Kalam. Padi sudah berumur 20 hingga 25 hari, sangat butuh pupuk.
Ketika dikonfirmasi kepada Eri pemilik Kios Ratu Tani mengakui, pada tahun 2021, tidak sekilopun pupuk subsidi,
Sebelumnya RDKK untuk Asam Pulau dibongkar di Anduring 2 X 11 Kayu Tanam. Sehingga petani sangat kesulitan menjemput pupuk, karena jarak Asampulau dengan Anduring lebih kurang sekitar 16 KM. Ditambah kondisi jalan yang jelek.
“Sebelumnya, pupuk ini diturunkan di Kios pengecer Asam Pulau Ratu Tani milik saya. Namun, belakangan Dinas Pertanian Padangpariaman membuat kebijakan membongkar pupuk di Kios Berdikari Tani di Anduring Kayu Tanam,” ujar Eri.
Dikatakan Eri, belakangan ada kejanggalan kejanggalan dari Distan,
pembuatan RDKK tidak ada melibatkan anggota kelompok tani. setelah disusun Distan baru disuruh ketua Keltan tanda tangan. Selain itu
pemilihan ketua Keltan tidak berdasarkan musyawarah anggota Keltan, sehingga ketua dan ke anggotaan berubah-rubah sesuai keinginan dari Distan saja bukan dari hamparan anggota.
Kemudian ditambah dengan munculnya kios pengecer baru, padahal menurut aturan tak boleh ada dua kios pengecer di Korong yang sama. Seharusnya, kos baru tersebut berada di Korong Rimbo Kalam, karena di sana belum ada kios.
“Contoh keltan Karya Baru penetapan ketua hanya dari dinas saja sehingga bantuan yang turun kekelompok selalu tertutup hanya sampai ketua saja. ada apa,” ujar Eri.
Kemudian RDKK dialihkan ke kios yg jauh, membuat petani mengeluarkan biaya tambahan yang tinggi untuk mendapatkan pupuk. Sehingga petani
berkeinginan agar PPL dan koordinator agar diganti saja.
Petugas Penyuluh Lapangan (PPL) Korong Asam Pulau Eti tidak membantah kalau petani di Asam Pulau kesulitan mendapatkan pupuk subsidi. “Kondisi ini juga dampak dari adanya kios baru di Asam Pulau, sementara menurut aturan tidak boleh ada dua kios di lokasi Korong yang sama,” ujar Eti.
Wali Nagari Anduring Kecamatan 2 X 11 Kayu Tanam Sawirudin mengakui, petani di nagarinya kesulitan mendapatkan pupuk subsidi. Sementara, ia telah mengeluarkan surat rekomendasi untuk Kios Ratu Tani milik Eri, namun kenapa pupuk subsidi juga belum turun.
“Saya berharap kalau ada kepentingan kepentingan si balik ini, agar lebih memperhatikan nasib orang banyak yakni petani yang di atas lebih kurang 200 ha tersebut,” harap Sawirudin. (rjk)
Komentar