PADANG – Pemprov Sumbar melibatkan TNI dan Polri untuk memperketat akses masuk Sumbar melalui jalur darat guna mencegah penyebaran viru korona. Langkah itu setelah melihat tidak mempan mengandalkan petugas sipil di perbatasan.
Sebelumnya, Pemprov Sumbar memperketat pengawasan orang masuk ke Sumbar. Pengawasan itu dilakukan dari sejumlah pintu masuk, baik udara, darat dan laut.
Khusus untuk darat, pengawasan ketat itu berupa pemeriksaan riwayat asal dan kesehatan orang yang masuk ke Sumbar. Jika didapat terindikasi kuat terinfeksi, maka orang tersebut akan dilakukan tindak sesuai standar operasional penanganan (SOP).
“Kita akan koordinasi dengan TNI dan Polri, karena petugas sipil kewalahan. Kalau TNI dan Polri bisa tegas,”sebut Gubernur Irwan Prayitno usai telkomfrence dengan bupati/walikota se Sumbar, Jumat (27/3/2020) malam.
Dikatakannya, bupati dan walikota juga diberikan kebebasan untuk memberlakukan karantina lokal. Jadi pengawasan tidak hanya dilakukan diperbatasan provinsi, namun antar kabupaten/kota juga dilakukan pengawasan ketat.
“Jadi dari pembicaraan kita itu, batas kabupaten/kota juga melakukan pengawasan ketat. Tidak hanya batas provinsi. Kita tidak ingin orang yang terinfeksi berjalan bebas menulari banyak orang,”sebutnya.
Diakuinya, soal lockdown belum ada. Namun pengawasan ketat, karantina lokal. Mengawasi setiap orang baru yang datang, memeriksa riwayat perjalanan sampai kesehatannya. (Bdr)
