PADANG – Pemerintah Provinsi Sumbar menawarkan sejumlah aset Sekolah Menengah Atas (SMA) untuk dimanfaatkan pendirian Base Transceiver Stasion (BTS). Langkah itu guna memenuhi kebutuhan jaringan internet bagi sekolah-sekolah di Sumbar.
Meski begitu, penawaran pendirian itu dilakukan dalam bentuk kerjasama sesuai prosedur yang ada. Termasuk izin analisa dampak lingkungan.
“Pada prinsipnya kita memberikan peluang bagi provinder atau operator layanan komunikasi untuk menambah jaringan mereka. Jika mereka kesulitan lahan, maka kita tawarkan aset SMA,”sebut Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Sumbar, Yeflin Luandri Jumat (10/1/2020).
Menurutnya, menawarkan lahan aset SMA tersebut bukan tanpa alasan. Karena, dengan adanya tower BTS, maka akses internet disekolah akan lebih lancar. Sehingga mempermudah bagi guru dan siswa mengakses internet untuk belajar. Selain aset laha SMA sekarang berada dalam kewenangan pemerintah provinsi.
“Kita tahu, manfaatkan internet ini sangat penting sekarang. Meski ada mudaratnya, tapi positifnya sangat besar,”ujarnya.
Dikatakannya, selain untuk mengakases bahan-bahan pelajaran melalui internet, sekarang masih diberlakukan ujian nasional. Semuanya sekarang berbasis komputer, dengan itu maka diperlukan jaringan.
Dilain pihak, usaha mikro kecil menengah (UMKM) juga membutuhkan jaringan internet untuk promosi. Dengan internet semua produk dapat dipromosikan, kemudian dapat diakses oleh seluruh dunia.
“Makanya kita mendorong pemilik provider untuk mengembangkan jaringan, walaupun mereka tetap mempertimbangkan keekonomisan pembangunan BTS,”ulasnya.
Data terakhir Diskominfo Sumbar hingga saat ini masih terdapat 94 kecamatan dan 251 nagari yang masih belum tersentuh sinyal internet. Sebagian besar di daerah 3T (terdepan, terluar dan tertinggal), namun ada juga daerah non 3T. (Bdr)
Comment