Politik

Mulai 8 Januari Petahana Masih Mutasi Pejabat, Ini Sanksinya

206
×

Mulai 8 Januari Petahana Masih Mutasi Pejabat, Ini Sanksinya

Sebarkan artikel ini
Ketua Bawaslu Sumbar

PADANG – Terhitung 8 Januari 2020, Pemerintah Daerah yang melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) (Petahana) dilarang memutasi, promosi dan rotasi pejabat pemerintah. Jika ada penggantian pejabat, maka harus mendapatkan izin dari Mendagri dan Komisi Aparatur Sipil Negarai (KASN).

“Benar, kita sudah surati semua kepala daerah yang daerahnya mengikuti pilkada serentak pada 2020. Khusus untuk Pemprov Sumbar, kita sudah surati Gubernur terhitung 31 Desember 2019,”sebut Ketua Bawaslu Sumbar, Surya Efitrimen dihubungi, Rabu (8/1/2020).

Dikatakannya, himbauan itu juga sudah dikeluarkan oleh Bawaslu RI pada masing-masing daerah. Sehingga tidak terjadi keselahan dalam penggantian pejabat pemerintah jelang pilkada serentak 2020.

“Jika didapatkan ada kepala daerah petahana yang melakukan penggantian tanpa prosedur, maka pencalonannya dapat dibatalkan. Pembatalan itu dilakukan oleh Komisi Penyelenggara Pemilu (KPU,”ujarnya.

BACA JUGA  Verry Mulyadi: Gerindra Padang Siap Dukung dan Menangkan Prabowo jadi Presiden 2024

Khusus untuk Pemprov Sumbar, meski Gubernur Irwan Prayitno tidak maju kembali mencalon sebagai Gubernur. Namun, tetap dihitung sebagai daerah petahana.

Dikatakannya, baik petahana (akan maju lagi sebagai Cakada) atau bukan petahana termasuk penjabat Gubernur atau penjabat Bupati dan Walikota dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri.

Sekdaprov Sumbar, Alwis dihubungi mengakui Pemprov Sumbar telah mendapatkan surat dari Bawaslu RI. Tentang himbauan agar menghindari pelanggaran dalam tahapan pencalonan pemilihan tahun 2020.

“Kita sudah terima surat, kita patuh,”sebutnya.

Dikatakannya, terkait dengan kebutuhan Pemprov Sumbar melakukan mutasi, Pemprov Sumbar akan memenusi syaratnya izin tertulis dari Kementrian Dalam Negeri dan KASN. Apalagi satu pejabat Pembina Utama (Eselon II) sedang proses lelang terbuka, yakni jabatan Kepala Biro Umum, Setdaprov Sumbar.

BACA JUGA  Zulhesni SH: Masalah Wakil Walikota Padang, Salah Siapa?

“Nanti akan kita minta izin Mendagri, apalagi nanti jika pejabat banyak yang pensiun, maka kita akan penuhi syaratnya,”ulasnya.

Comment