Pengetahuan Kesehatan Reproduksi Masyarakat Masih Belum Sesuai Harapan

PADANG-BKKBN Sumbar gelar sosialisasi peningkatan promosi dan konseling kesehatan reproduksi (Kespro) dan hak – hak reproduksi di kelompok kegiatan tingkat provinsi, Kamis (4/10/19). Kegiatan sosialisasi ini melibatkan kelompok kegiatan (Poktan) sekitar 95 peserta di kabupaten dan kota di Sumbar.
“Tingkat pengetahuan masyarakat khususnya PUS (pasangan usia subur) tentang kesehatan reproduksi dan Konseling Kespro saat ini masih belum berjalan sebagaimana mestinya. Tentu ini akan berpengaruh pada peningkatan peserta KB (CPR), penurunan unmet neet (kebutuhan tak terpenuhi-red) dan penurunan TFR,” ujar Kepala BKKBN Sumbar Syahruddin saat pembukaan sosialisasi, Kamis (3/10).
Dikatakan Syahruddin, hasil laporan pengendalian lapangan hingga Agustus 2019, angka unmet need Sumbar (PUS yang sudah ingin ber-KB tetapi belum terlayanani/memakai alat kontrasepsi) masih cukup tinggi, yaitu 14,72. Sementara hasil Survei Kinerja dan Akuntabilitas Program (SKAP) 2019, angka TFR yaitu 2,68, mengalami peningkatan dari hasil SDKI 2017 yaitu 2,5. Sementara CPR (modern dan tradisional) baru 47,97.
“Ini merupakan kerja berat kita bersama, untuk itu perlu dilakukan pola pendekatan kesehatan reproduksi lebih awal. Sehingga diharapkan sasaran keluarga berencana, seperti meningkatnya CPR, menurunnya unmet need dan menurunnya TFR dengan sendirinya akan mudah tercapai, demikian juga untuk sasaran program kesehatan penurunan angka kematian Ibu karena hamil/melahirkan (AKI dan AKB),” kata Syahruddin.
Program KB tidak hanya sebatas kontrasepsi dan pembatasan jumlah anak saja, melainkan program kesejahteraan keluarga yang bertujuan untuk meningkatkan ketahanan keluarga. Pembinaan keluarga mulai dari anak-anak, remaja dan Lansia. Sehingga dapat berperan dalam kehidupan keluarga. Keluarga sebagai elemen atau lingkungan terkecil dari suatu bangsa, mempunyai peranan paling krusial dalam membangun bangsa sehingga kualitas suatu bangsa bergantung sepenuhnya pada kualitas keluarga.
Kelompok Kegiatan (Poktan) merupakan wadah kegiatan program KB Nasional dan diharapkan mampu menjalankan program KKBPK secara menyeluruh. Kader Poktan sebagai individu-individu dalam keluarga, sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah, dan sebagai institusi masyarakat. Diharapkan dapat berkiprah sesuai dengan tujuan bidang masing-masing dan mendapat dukungan seluruh komponen baik masyarakat dan pemerintah. Melalui kegiatan ini diharapkan para kader dapat saling berkoordinasi tentang peningkatan pengetahuan, wawasan dan perencanaan kegiatan positif bagi para kader di Desa/Kelurahan. Semua kegiatan ini diharapkan dapat menyukseskan program Keluarga Berencana.
Deputi Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi Dr Dwi Listyawardani mengatakan, pentingnya soal kesehatan reproduksi, yakni di mana keadaan sejahtera secara fisiK, mental dan sosial secara utuh seseorang. Dan tidak hanya terbebas dari penyakit dan kecacatan tekait dengan fungsi sistem dan proses reproduksi. “ Hal ini diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) RI No. 61 tahun 2014 tentang Hak Kesehatan Reproduksi,” ujar Dani. (rjk)